BEKASI, iNewsBekasi.id- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyampaikan apresiasinya terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang merujuk pada visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut Asta Cita.
Irwan menyoroti prioritas nasional ketiga tentang pembangunan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan mengembangkan agromaritim industri.
Serta prioritas nasional keenam tentang membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, agar dicermati sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada desa, pada daerah.
"Saya ingin betul-betul ini dicermati sebagai bentuk keberpihakan ke depan terhadap desa. Bukan hanya desa, tetapi bicara tentang kecamatan dan juga daerah," kata Irwan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Ruang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Terkait arah kebijakan yang dituangkan dalam highlight sasaran pembangunan dan intervensi, pria yang akrab disapa Irwan Fecho juga meminta agar prioritas nasional ketiga dan keenam ini harus diintegrasikan, karena berkaitan dengan kelanjutan pembangunan infrastruktur serta membangun desa dan dari bawah.
"Kita ingin melihat ke depan, apakah pemerintah terkait melanjutkan pembangunan infrastruktur ini masih fokus pada hal-hal infrastruktur yang tak tersentuh oleh rakyat atau bagaiamana? apakah masih fokus bangun jalan tol?," ujar Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur ini.
Anggota Komisi V DPR ini menjelaskan, ruang untuk membangun jalan daerah sudah ada, yang mana Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan hasil revisi telah memuat ketentuan bahwa APBN bisa digunakan kalau APBD tidak memadai untuk membangun jalan daerah, dan juga bisa digunakam untuk meningkatkan pembangunan melalui alokasi keuangan untuk daerah.
"Nah ini penting sekali karena kondisi jalan daerah saat ini sangat jomplang dengan kondisi jalan nasional. Jalan nasional sekarang saya pikir kualitas kelayakan jalan itu sudah di atas 90%, tetapi kondisi jalan daerah kita masih 50%," ungkapnya.
Irwan menuturkan, jika bicara tentang integrasi, percepatan pembangunan ini tidak mungkin dapat terjadi kalau kualitas jalan nasionalnya tidak bisa dikejar agar hampir sama dengan kualitas jalan nasional.
Pasalnya, jalan-jalan menuju simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi seperti pelabuhan, terminal kawasan industri, dan termasuk jalan-jalan itu sendiri belum tersambung atau terintegrasi.
"Sehingga saya melihat agar sasaran pembangunan diintervensi pemerintah bisa kemudian mengharmonisasi prioritas nasional ketiga dan keenam ini sebagai salah satu bentuk keberpihakan pemerintah ke depan," tuturnya.
Kemudian, Irwan ingin mendalami prioritas nasional ketiga tentang membangun dari desa dan dari bawah. Ia ingin tahu peningkatan apa saja yang nanti dikejar. Karena bicara desa bukan hanya bicara desa-desa wisata dan desa produsen, tetapi seluruh desa yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
"Sehingga terkait membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, ini peningkatan apa yang ingin dikejar kalau dalam konteks pemerataan keadilan," ucap Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ini.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
