BEKASI, iNewsBekasi.id- Komisi III DPR RI menilai temuan penyidik Kejati Jatim terkait dugaan proyek fiktif PT PT Industri Kereta Api (INKA) di Republik Demkoratik Kongo sudah di luar nalar. Penyidik Kejati Jatim menemukan adanya anggaran Rp28 miliar yang tidak ada peruntukannya.
Diketahui pada proyek tersebut, INKA berperan sebagai project developer perkeretaapian dan intermoda. Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, pengusutan tersebut dilakukan berkat Menteri BUMN Erick Thohir yang sempat melaporkan dugaan tersebut pada tahun 2022 lalu.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kejaksaan Agung, terus berkolaborasi guna mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan pelat merah tersebut.
“Komisi III mengapresiasi Mas Menteri BUMN Erick Thohir yang terus melanjutkan agenda bersih-bersih BUMN bersama Kejagung. Namun di sisi lain, korupsi sampai bawa-bawa negara konflik di Afrika sana sudah terlalu di luar nalar. Copot yang terlibat, pidanakan dan Kejagung pastikan aset yang dikembalikan ke negara bisa maksimal,” kata Sahroni dalam keterangan Kamis (25/7/2024).
Terkait langkah pencegahan, Sahroni pun meminta agar Kejagung dan KPK turut memberi pendampingan terhadap setiap kegiatan perusahaan BUMN. Agar ke depan, potensi korupsi di perusahaan BUMN bisa berkurang signifikan.
“Perlu juga kita jagain dan pantau BUMN ini, agar enggak begini terus. Kan tidak efektif jadinya, ibarat sudah keburu kecolongan baru ditindak. Ke depan, Kejagung dan KPK harus berikan pengawasan lebih kepada seluruh perusahaan BUMN. Dilihat tender-tender proyeknya, diawasi pelaksanaannya, dibantu penguatan sistem pencegahannya. Agar potensi korupsinya bisa ditekan hingga nol,” ujarnya.
Sahroni berharap agar pejabat maupun jajaran di setiap perusahaan BUMN, bisa bekerja lebih profesional dan tidak merugikan negara akibat perbuatannya.
“Teruntuk direksi serta jajaran di setiap perusahaan BUMN, ingat kalau kalian itu sedang mengelola uang negara. Ada kepentingan dan manfaat yang seharusnya masyarakat rasakan dari situ. Jangan malah pada jadi tikus yang kerjaannya nyuri duit rakyat,” tegas Sahroni.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
