BEKASI, iNewsBekasi.id- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Pilkada.
Lewat putusan MK ini, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Berikut 6 poin menarik terkait putusan tersebut:
1. Pasal 40 UU Pilkada Dibatalkan
MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. Berikut bunyi isi pasal yang belum diubah itu:
"Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
Dengan demikian, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
2. Ambang Batas Sesuai Jumlah DPT
Berdasarkan amar putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan ambang batas.
Contohnya, di provinsi yang jumlah daftar pemilih tetapnya (DPT) sampai dua juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.
Sementara di provinsi dengan jumlah DPT lebih dari dua juta hingga enam juta, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut.
3. Ambang Batas di Jakarta
Jumlah DPT Jakarta pada Pemilu 2024 adalah 8,2 juta jiwa. Berdasarkan, putusan MK, di provinsi dengan jumlah DPT lebih dari 6 juta hingga 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.
4.PDIP Bisa Usung Calon di Jakarta
Berdasarkan ambang batas 7,5 persen di Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa mengusung sendiri calon gubernur di Jakarta.
Diketahui, PDIP memperoleh 850.174 suara atau 14,01 persen di DKI Jakarta berdasarkan hasil Pileg 2024. PDIP meraih 15 kursi di DPRD DKI. Dengan adanya aturan terbaru dari MK, maka PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri.
5. Anies Memiliki Peluang Maju
Bakal Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan punya peluang maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Sebelum putusan MK, harapan Anies nyaris pupus karena satu-satunya partai yang tersisa yakni PDIP tidak bisa mengusung calon. Sementara pendaftaran calon independen juga sudah ditutup.
Berdasarkan aturan baru ini, Anies Baswedan memiliki peluang dimajukan di Pilgub Jakarta 2024
6. Batas Usia Dihitung saat Penetapan Calon
MK menegaskan syarat usia calon gubernur dihitung sejak penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini dituangkan dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat usia minimum saat mendaftarkan diri sebagai calon.
“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ujar Saldi.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
