BEKASI, iNewsBekasi.id - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk dewan nasional yang berfokus pada kesejahteraan keuangan. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Lalu, apa alasan membentuk dewan baru ini? Airlangga mengatakan bahwa dewan nasional ini dimaksudkan untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah ada.
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health,” ucap Airlangga.
Dijelaskan lebih lanjut, dewan nasional baru ini nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu fokus utamanya adalah menyiapkan sistem data keuangan yang terbuka atau open data sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
Dia menekankan pentingnya literasi keuangan yang harus terus ditingkatkan, serta perlunya ketersediaan data yang dapat diakses bukan hanya oleh perbankan, tetapi juga oleh para konsumen.
“Nantinya didorong agar data keuangan dapat diakses secara lebih terbuka, termasuk pengembangan digital ID, knowledge sharing, serta pendalaman sektor asuransi,” jelas Airlangga.
Airlangga menuturkan bahwa Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap peran Ratu Maxima yang konsisten mendorong inklusi dan kesehatan keuangan di tingkat global. Kontribusi Ratu Maxima juga dinilai membantu memperkuat pengembangan sektor keuangan di Indonesia.
Termasuk dalam mendorong inklusi dan kesehatan finansial secara global, termasuk di Indonesia. Tak cuma itu, Prabowo juga menerima laporan perkembangan terkini mengenai capaian inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk upaya mendorong 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening bank untuk memperkuat penyaluran bantuan dan akses layanan keuangan.
Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia kini telah mencapai 92,7 persen, sementara literasi keuangan berada pada 66,64 persen—lebih tinggi dibanding rata-rata negara OECD.
“Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang terus didorong untuk memiliki rekening,” ucap Airlangga.
Editor : Tedy Ahmad
Artikel Terkait
