JAKARTA, iNewsBekasi.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan tidak ada penyelenggaraan haji furoda pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa untuk jalur keberangkatan di luar kuota resmi tersebut.
Haji furoda selama ini dikenal sebagai skema ibadah haji non-kuota pemerintah Indonesia yang memungkinkan jemaah berangkat tanpa antre panjang. Namun, untuk tahun ini, jalur tersebut dipastikan tidak tersedia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa satu-satunya visa yang sah digunakan untuk ibadah haji adalah visa resmi dari pemerintah Arab Saudi.
"Nggak ada, jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan haji furoda. Jadi yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji," kata Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).
Dia menegaskan pihaknya akan mengantisipasi potensi penipuan terkait penawaran haji furoda yang marak beredar, khususnya di media sosial. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Kemenhaj akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak praktik tersebut.
"Nah itu yang mau kita cegah, makanya kalau itu tetap berulang begitu, maka secara otomatis nanti pihak kepolisian akan melakukan penindakan secara pidana," ujarnya.
Dahnil juga mengimbau masyarakat Muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni haji reguler dan haji khusus.
"Haji itu pasti ngantre. Dalam konteks kita hari ini, itu haji pasti ngantre. Paling lama sekarang 26, kalau dulu kan ada yang 49, 48, sekarang itu 26 tahun. Nah kalau haji khusus itu paling lama sekitar 6 tahun. Jadi nggak ada yang tenol (langsung berangkat)," ucap dia.
Editor : Tedy Ahmad
Artikel Terkait
