MAKKAH, iNewsBekasi.id - Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji (haji yang diwakilkan) secara lebih terstruktur.
Timwas mengusulkan pembentukan lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah guna mengontrol pelaksanaan badal haji yang selama ini marak ditawarkan secara tidak resmi oleh biro perjalanan hingga para mukimin di Arab Saudi.
Urgensi pelembagaan ini dinilai makin tinggi seiring potensi meningkatnya jumlah jemaah yang harus dibadalkan akibat pengetatan syarat screening kesehatan (istitaah). Tanpa adanya lembaga resmi, problematika penawaran badal haji ilegal dikhawatirkan akan terus berulang.
Selain badal haji, Cucun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR menyoroti ketatnya aturan pembayaran dam (denda) oleh Pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan negara, Adahi. Kebijakan terbaru bahkan mengisyaratkan pembayaran lewat Adahi ini akan menjadi salah satu syarat mutlak dalam penerbitan visa bagi jemaah Indonesia.
Merespons adanya perbedaan pandangan (ikhtilaf) di Tanah Air—termasuk wacana pemotongan hewan dam di Indonesia—DPR berencana menggelar pertemuan khusus dalam waktu dekat bersama kementerian terkait, MUI, dan para ahli fikih. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan aturan administratif Arab Saudi dengan keabsahan hukum Islam demi kemaslahatan jemaah.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
