JAKARTA, iNewsBekasi.id – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, survei Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen.
Meski demikian, berdasarkan survei tersebut, isu ekonomi rakyat, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok masih menjadi sejumlah persoalan yang mendapat perhatian masyarakat.
Hasil tersebut merupakan temuan Survei Nasional INES yang dilakukan pada 14-20 September 2026. Survei dirilis di Jakarta pada Sabtu (26/9/2026).
Survei melibatkan 1.400 responden yang tersebar di 36 provinsi. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error (MoE) ±2,48 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, mengatakan survei tersebut bertujuan membaca pandangan masyarakat mengenai kinerja pemerintah menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.
"Secara umum, publik memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, terutama pada aspek ketegasan, stabilitas politik, diplomasi, dan program-program pro-rakyat," ujar Andri dikutip Minggu (27/9/2026).
Andri menjelaskan, berdasarkan hasil survei INES, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tercatat sebesar 79,3 persen. Sementara itu, sebanyak 17,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas dan 3,3 persen tidak memberikan jawaban.
Untuk tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo, survei mencatat angka 82,1 persen. Sebanyak 16,5 persen responden menyatakan kurang atau tidak percaya, sedangkan 1,4 persen tidak menjawab.
Dalam survei yang sama, sebanyak 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, serta kecepatan eksekusi program-program pro-rakyat pemerintah. Sebanyak 17,9 persen responden menyatakan kurang puas dan 3,9 persen tidak memberikan jawaban.
Mayoritas responden, yakni 78,3 persen, menilai kondisi politik Indonesia berada dalam keadaan stabil dan baik. Sebaliknya, 18,6 persen responden menilai kondisi politik buruk atau tidak stabil, sedangkan 3,1 persen tidak memberikan penilaian.
"Diplomasi ekonomi dan pemberantasan korupsi juga dapat nilai positif dari responden," tuturnya. Menurut Andri, sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi Presiden Prabowo yang membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia dalam lawatan luar negeri.
Sementara itu, dalam aspek pemberantasan korupsi, sebanyak 78,2 persen responden menyatakan puas dan cukup puas. Untuk kebebasan berpendapat, sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas dan cukup puas.
Pada sektor kesejahteraan sosial dan bantuan sosial (bansos), sebanyak 78,7 persen responden menyatakan puas dan cukup puas. Sedangkan dalam penanganan kemiskinan, tingkat kepuasan tercatat 68,2 persen.
Ekonomi Jadi Catatan dalam Survei INES
Meski sejumlah indikator politik, hukum, dan diplomasi memperoleh penilaian positif, sektor ekonomi menjadi salah satu catatan dalam survei INES.
Tingkat kepuasan terhadap sektor ekonomi tercatat 50,8 persen. Sementara itu, 45,1 persen responden menyatakan kurang puas dan 4,1 persen tidak memberikan jawaban.
"Secara lebih rinci, kami menemukan dua masalah utama yakni, lapangan kerja sebanyak 50,7% responden merasa kurang puas terkait sulitnya mencari lapangan kerja. Serta sebanyak 54,8% responden mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok," ungkapnya.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok masih menjadi perhatian responden dalam menilai kondisi ekonomi.
Andri mengatakan salah satu program prioritas pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat dukungan dalam survei tersebut.
Sebanyak 78,2 persen warga menyatakan setuju agar program MBG dilanjutkan. Sementara 18,4 persen menyatakan tidak setuju dan 3,4 persen tidak menjawab.
"Ini menunjukkan program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat," kata Andri.
Andri menyimpulkan, berdasarkan survei INES, capaian di bidang politik, hukum, dan diplomasi menjadi sejumlah indikator positif dalam penilaian responden terhadap pemerintahan Prabowo.
Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi masyarakat.
"Tantangan besar masih membayangi di isu ekonomi. Pemerintah perlu fokus pada pengendalian harga dan penciptaan lapangan kerja agar kepuasan politik berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi," pungkasnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
