JAKARTA, iNewsBekasi.id – Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri kembali mencuat. Kali ini, tujuh santri di salah satu pondok pesantren (ponpes) di kawasan Jakarta Selatan diduga menjadi korban pelecehan seksual.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan polisi terkait dugaan kasus tersebut pada 8 November 2026. Saat ini, perkara masih dalam tahap penyelidikan.
Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Dia mengaku sangat prihatin karena dugaan tindak pidana tersebut terjadi di kawasan perkotaan, bukan hanya di wilayah pedesaan atau pelosok.
“Ini memprihatinkan sekali. Selama ini kita sering mendengar kasus pelecehan di lingkungan pendidikan terjadi di daerah atau pelosok, tetapi ternyata di wilayah perkotaan seperti daerah Jakarta Selatan pun tak luput dari aksi para predator biadab ini," kata Sahroni dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Sahroni, masyarakat tidak boleh menganggap lingkungan pendidikan di kota besar otomatis lebih aman dari ancaman pelecehan seksual. Perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian di mana pun mereka menempuh pendidikan.
"Artinya, lanjut dia, kita tidak boleh merasa bahwa lingkungan pendidikan di kota besar otomatis lebih aman. Di mana pun tempatnya, anak-anak harus mendapatkan perlindungan," ujarnya.
Sahroni pun meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual terhadap tujuh santri tersebut. Dia juga mendesak agar para korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan secara maksimal.
"Saya minta polisi mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para korban mendapat pendampingan serta perlindungan,” ujarnya.
Selain itu, Sahroni mengingatkan agar masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak mengabaikan persoalan kekerasan seksual terhadap anak di tengah berbagai dinamika politik dan persoalan kepolisian yang belakangan menjadi perhatian publik.
Dia menegaskan, dugaan pelecehan seksual terhadap santri bukan persoalan sepele karena menyangkut keselamatan serta masa depan generasi muda.
“Ini bukan isu kecil, ini menyangkut keselamatan dan masa depan generasi kita. Pokoknya jangan ada yang berlindung di balik nama baik lembaga atau institusi. Prioritas kita harus jelas, lindungi korban dan pastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
