JAKARTA, iNewsBekasi.id – Ketua Fraksi PAN MPR Sarifuddin Sudding menilai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki dua pilihan terkait polemik keabsahan ijazah SMA atau dokumen pendidikan yang digunakannya. Kedua pilihan tersebut yakni mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Sudding menilai tidak ada lagi jalur hukum lain yang dapat ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA tersebut. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742/TUN/2026 yang menurutnya menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Dia juga menyebut putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak.
"Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau di eksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7A Konstitusi UUD 45," ucap Sudding saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Menurut Sudding, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, seluruh pihak wajib mematuhi putusan pengadilan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia juga menyoroti rencana Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, langkah tersebut tidak dapat dilakukan apabila perkara yang diajukan memiliki objek dan substansi yang sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya.
Sudding menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip ne bis in idem, yakni perkara yang sama tidak dapat kembali diperiksa apabila telah diputus pengadilan dengan objek dan substansi yang sama.
"Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," tuturnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
