JAKARTA, iNewsBekasi.id - Kapan seorang pejabat wajib mundur dari jabatannya? Pertanyaan ini menarik untuk dibahas, terutama dalam perspektif Islam yang menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan sekadar kekuasaan atau kedudukan yang harus dipertahankan.
Dalam ajaran Islam, pengunduran diri seorang pejabat tidak selalu mencerminkan kelemahan atau kekalahan. Sebaliknya, keputusan mundur justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral ketika seseorang merasa sudah tidak mampu menjalankan amanah kepemimpinannya.
Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan kemampuan, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Karena itu, seorang pemimpin tidak sepatutnya mempertahankan kekuasaan apabila kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas secara optimal.
Bahkan, dalam situasi tertentu, melepaskan jabatan dapat menjadi kewajiban demi mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.
Abu Bakar Al-Khawarizmi dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum menjelaskan bahwa seorang pejabat diperbolehkan mengundurkan diri apabila terdapat kondisi yang menghambat kemampuannya dalam menjalankan kepemimpinan. Salah satu contohnya adalah penyakit yang berdampak terhadap produktivitas dan kinerja.
Terlebih apabila terdapat orang lain yang lebih mampu untuk menggantikan posisi tersebut.
Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan seorang pemimpin mempertahankan jabatan secara membabi buta. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Pemimpin Tidak Kompeten Wajib Melepas Jabatan
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengunduran diri seorang pejabat terkadang dianggap sebagai kekalahan, kelemahan, bahkan kehinaan. Padahal, keputusan tersebut bisa menjadi bukti kedewasaan dan tanggung jawab seorang pemimpin.
Setiap pekerjaan membutuhkan kompetensi yang sesuai. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan mengelola bisnis, sedangkan seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas dan kecakapan dalam menjalankan pemerintahan.
Ketika seorang pejabat tidak lagi memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin, mempertahankan jabatan justru berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
Pandangan tersebut ditegaskan Imam Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi.
Ia menjelaskan:
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ إِذَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ فِي الْإِمَامَةِ
Artinya: "Wajib bagi seorang pemimpin melepas jabatannya ketika ia mendapati kekurangan pada dirinya yang berpengaruh terhadap kepemimpinannya." (Tafsir Al-Qurthubi, Kairo, Dar Mishriyah, 1964, Juz I, halaman 272).
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak yang bisa dipertahankan tanpa mempertimbangkan kemampuan diri.
Seorang pemimpin harus mampu mengevaluasi apakah dirinya masih layak menjalankan amanah atau justru menjadi penghambat bagi kepentingan masyarakat.
Ketidakmampuan seorang pejabat dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kondisi kesehatan yang menurun, gangguan kemampuan berpikir, hingga ketidakmampuan mengambil keputusan secara tepat.
Apabila kondisi tersebut berdampak serius terhadap pelaksanaan tugas, seorang pemimpin perlu mempertimbangkan pengunduran diri.
Dua Alasan Pemimpin Bisa Kehilangan Kelayakan Jabatan
Ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa perubahan kondisi seorang pemimpin dapat menjadi alasan terjadinya pencopotan jabatan.
Secara garis besar, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu melemahnya kondisi fisik serta rusaknya integritas dan keadilan seorang pemimpin.
1. Kondisi fisik dan kesehatan yang menurun
Aspek pertama berkaitan dengan kemampuan fisik dan kesehatan. Seorang pemimpin yang mengalami gangguan kesehatan serius hingga tidak mampu menjalankan tugasnya dapat kehilangan kapasitas untuk memimpin.
Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena jabatan publik menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab secara berkelanjutan.
2. Rusaknya integritas dan keadilan
Aspek kedua berkaitan dengan moralitas dan integritas. Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, melakukan kemungkaran, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat dapat mengalami kerusakan integritas.
Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai cacatnya aspek keadilan:
أَمَّا جَرْحُ العَدَالَةِ فَهُوَ الفِسْقُ: وَهُوَ ارْتِكَابُهُ المَحْظُورَاتِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى المُنْكَرَاتِ، وَانْقِيَادُهُ لِلْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ
Artinya: "Adapun cacat pada keadilan adalah kefasikan, yaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang, berani melakukan kemungkaran, serta mengikuti hawa nafsu dan syahwat." (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Beirut, Darul Fikr, 1985, Juz VIII, halaman 6188).
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kelayakan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan kecakapan mengelola pemerintahan.
Integritas, keadilan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat juga menjadi unsur penting dalam kepemimpinan.
Dengan demikian, ketika seorang pemimpin tidak lagi mampu menjalankan amanah secara bertanggung jawab, kelangsungan jabatannya patut dievaluasi. Tujuannya agar kekuasaan tidak berubah menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat dan negara.
Budaya Mundur dari Jabatan sebagai Bentuk Tanggung Jawab
Dalam praktik pemerintahan, pengunduran diri pejabat karena kesadaran bahwa dirinya tidak lagi mampu menjalankan amanah masih menjadi persoalan tersendiri.
Tidak sedikit pejabat yang baru meninggalkan jabatannya setelah menghadapi tekanan politik, tersandung kasus hukum, atau terlibat persoalan serius dalam pemerintahan.
Padahal, pengunduran diri juga seharusnya dapat lahir dari kesadaran pribadi bahwa jabatan yang diemban tidak lagi dapat dijalankan secara optimal.
Sejumlah peristiwa di negara lain memperlihatkan bagaimana tanggung jawab moral dapat menjadi alasan seorang pejabat meninggalkan kekuasaan.
Di India, Menteri Dalam Negeri Shivraj Patil mengundurkan diri setelah serangan teroris di Mumbai pada November 2008. Keputusan tersebut diambil di tengah kritik terhadap penanganan keamanan dan tanggung jawab pemerintah atas tragedi tersebut.
Contoh lainnya terjadi di Jepang. Perdana Menteri Yukio Hatoyama mengundurkan diri pada 2010 setelah menghadapi persoalan politik terkait janji pemindahan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa yang tidak berhasil diwujudkan sesuai komitmennya.
Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral atas kebijakan dan keputusan yang diambil.
Jabatan Adalah Amanah, Bukan Kekuasaan yang Harus Dipertahankan
Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin tidak seharusnya menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Kekuasaan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan fasilitas untuk memenuhi ambisi pribadi.
Karena itu, setiap pejabat perlu memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Apabila sudah tidak mampu menjalankan tugas, mengundurkan diri dapat menjadi pilihan yang lebih bertanggung jawab daripada mempertahankan jabatan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Prinsip ini juga menjadi pengingat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Budaya mempertahankan jabatan dengan segala cara tidak sejalan dengan nilai amanah dan keadilan yang diajarkan Islam.
Seorang pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang berani menerima jabatan, tetapi juga mereka yang memiliki kebesaran hati untuk melepaskannya ketika sudah tidak mampu menjalankan tanggung jawab.
Pada akhirnya, kekuasaan harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Ketika jabatan justru berpotensi membawa kerusakan akibat ketidakmampuan atau penyalahgunaan wewenang, kepentingan masyarakat harus didahulukan.
Inilah salah satu pesan penting dalam ajaran Islam: jabatan adalah amanah sehingga tidak boleh dipertahankan hanya demi kehormatan dan kepentingan pribadi.
Wallahu a'lam.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
