JAKARTA, iNewsBekasi.id- Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.
Pengungkapan kasus tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Dia mendukung langkah Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas praktik ilegal yang diduga menjadi penyebab kelangkaan BBM subsidi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengungkapkan, praktik penyelewengan BBM subsidi tersebut diduga dilakukan dengan memindahkan Biosolar dari truk tangki ke sejumlah kapal menggunakan mekanisme ship-to-ship di perairan Makassar.
Aksi ilegal itu diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Total volume BBM yang diselewengkan diperkirakan mencapai 3.532 kiloliter.
Merespons pengungkapan tersebut, Sahroni menilai praktik mafia BBM subsidi sangat merugikan negara dan masyarakat. Bahkan, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi tersebut berpotensi menyebabkan kelangkaan bahan bakar yang seharusnya dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
“Saya mendukung penuh langkah Bareskrim Polri yang mengusut tuntas penyelewengan distribusi BBM subsidi ini karena memang efeknya yang sangat buruk, hingga mengakibatkan kelangkaan BBM di Sulsel beberapa waktu lalu. Ini tindakan yang sangat zolim dan sangat menyulitkan masyarakat, maka saya minta polisi usut tuntas dan tuntut para pelakunya dengan pidana maksimal. Jangan dikira karena jauh dari pusat, transaksi di tengah laut, jadi bisa main-main. Polisi harus tegas usut semuanya dan buka ke publik. Kita harus benar-benar bisa menghadirkan efek jera agar kelangkaan seperti itu tidak terjadi lagi,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Sahroni menegaskan, penegakan hukum terhadap kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. Dia tidak ingin praktik penyelewengan BBM subsidi justru membuat masyarakat Sulawesi Selatan semakin kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Menurutnya, subsidi yang seharusnya membantu masyarakat kecil tidak boleh dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk meraup keuntungan pribadi.
“Jangan sampai akibat praktik ilegal ini, masyarakat di Sulawesi Selatan jadi kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Rakyat yang seharusnya dibantu melalui subsidi malah berpotensi ikut menanggung dampaknya, sementara segelintir orang mengambil keuntungan besar. Ini jelas tidak adil dan harus berantas,” tutup Sahroni.
Pengusutan kasus ini diharapkan dapat membongkar seluruh jaringan penyelewengan BBM subsidi sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak kembali merugikan masyarakat.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
