Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Sosok Polisi Jujur yang Anti Suap

BEKASI, iNews.id - Almarhum Gus Dur pernah berkata, "Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur dan Hoegeng."

Latar Belakang Hoegeng Imam Santoso

Baca Juga

Sederet Tokoh Indonesia yang Dikenal Jujur dan Sederhana, Salah Satunya Kapolri Hoegeng

Hoegeng Imam Santoso lahir tanggal 24 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah.

Dia adalah salah satu sosok kepolisian yang cukup disegani dan bahkan disebut-sebut sebagai polisi jujur.

Hal tesebut diungkapkan lewat beberapa prestasinya saat melakukan tugas sebagai seorang abdi negara.

Meskipun dia hanya menjabat selamat tiga tahun sebagai Kapolri, tetapi banyak perubahan yang dilakukannya untuk Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu, Hoegeng Imam Santoso dikenal dengan sikap yang tegas, berani, sederhana dan bersih dari suap.

Bahkan, beliau rela hidup sederhana demi terjaganya integritas.

Para pelaku kejahatan dibikin tidak berkutik dan musti berpikir dua kali saat melakukan aksinya selama masa kepemimpinannya.

Sebab keberanian dan kejujurannya dalam menegakkan kejadian itulah yang membuat Hoegeng Imam Santoso dalam dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri.

Berikut merupakan fakta-fakta Jenderal Hoegeng, salah satu polisi terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Anti Menerima Suap

Jenderal Hoegemg adalah seorang polisi yang anti menerima uang suap.

Hal itu ditunjukkan saat dirinya bertugas di Medan dengan pangkat kompol, dia membongkar praktik suap atau korupsi.

Sebuah prinsip hidup yang dia tiru dari salah satu proklamator Indonesia, yakni Mohammad Hatta.

Membongkar Penyelundupan Barang Mewah

Adalah salah satu kasus terkenal yang terjadi di tahun 1968-1972 di mana tersangkanya seorang keturunan Cina bernama Robby Tjahyadi.

Robby Tjahyadi didakwa atas kasus Penyelundupan mobil mewah.

Keistimewaan yang ada pada kasus itu adalah Penyelundupan barang-barang dari luar negeri dalam bentuk mobil mewah.

Hal itu tentunya membuat kerugian besar untuk negara.

Penyelundupan ini mempunyai modus operasi yang begitu sistematis dan canggih. Tim Penyelundupan cuma terdiri dari tiga orang, tetapi melibatkan puluhan pejabat tinggi negara.

Walaupun begitu, Penyelundupan tersebut dapat dibongkar Jenderal Hoegeng yang berujung pemecatan dirinya sebagai Kapolri.

Pencetus Penggunaan Helm di Indonesia

Saat Hoegeng Imam Santoso menjabat sebagai Kapolri, salah satu kebijakannya bisa kita rasakan hingga kini, yaitu penggunaan helm saat berkendara memakai sepeda motor demi kesalamatan.

Awalnya kebijakan yang berlaku 1 November 1971 itu mendapat penolakan dari semua masyarakat. Lantaran mereka tidak terbiasa menggunakan helm.

Namun, akhirnya kebijakan itu disetujui dan helm menjadi perlengkapan wajib untuk pengendara dan penumpang.

Mengusut Kasus Sumarijem di Yogyakarta

Jenderal Hoegeng bahkan pernah dihadapkan sebuah kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta.

Bergerak cepat, dia langsung membentuk tim khusus guna menangani kasus tersebut yang diberi nama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Tim tersebut dibentuk tahun 197".

Hoegeng Imam Santoso bahkan tidak gentar dalam menangani kasus itu, tetapi Presiden Soeharto meminta supaya kasus tersebut ditangani mereka dan akan digantikan Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib.

Karena kasus itu, membuat Hoegeng Imam Santoso di pensiunkan dari jabatannya.

Membongkar Korupsi Teman Sendiri

Walaupun tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng tetap memberi perhatian khusus bagi instansi tempat ia bekerja dulu itu.

Pada tahun 1977, beliau mendapatkan laporan dari seorang perwira menengah polisi, di mana terdapat dugaan terjadinya kasus korupsi yang dilakukan perwira tinggi kepolisian.

Hoegeng Imam Santoso kemudian mengirimkan sebuah memo kepada Kapolri saat itu, Jenderal Widodo Budidarmo. Isi dari memo tersebut adalah kritikan terhadap para polisi yang bergaya hidup mewah.

Lantaran tidak mendapatkan balasan, beliau berinisiatif untuk membocorkan dugaan kasus korupsi tersebut ke awak media.

Tidak lama, terungkaplah kasus korupsi yang mencapai 6 milyar menyeret beberapa nama, yakni Deputi Kapolri, Letjen Siswadi dan tiga perwira tinggi lainnya.

Editor : Eka Dian Syahputra