Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pengamat INSS: Jangan Baca Sejarah Secara Hitam-Putih!

JAKARTA, iNews.id – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, kembali memicu perdebatan publik. Di media sosial dan ruang diskusi, pandangan masyarakat terbelah.

Ada yang menilai Soeharto layak karena jasanya membangun ekonomi nasional, tapi tak sedikit yang menolak karena masih mengingat pembatasan politik di era Orde Baru.

Direktur Komunikasi dan Jaringan INSS Afri Darmawan menilai perdebatan ini wajar, namun harus disikapi dengan pemahaman sejarah yang utuh.

“Kita sering ingin sejarah itu hitam-putih. Padahal tokoh sebesar Soeharto tidak bisa dibaca sesederhana itu. Ia hadir di tengah situasi negara yang hampir runtuh, dan keputusannya harus dilihat dalam konteks waktu itu,” kata Afri, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Afri, banyak fondasi pembangunan Indonesia modern berawal dari masa pemerintahan Soeharto.

Ia mencontohkan Repelita sebagai arah pembangunan jangka panjang, program SD Inpres yang memperluas akses pendidikan dasar, pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur, hingga keberhasilan swasembada beras tahun 1984 yang diakui FAO.

“Fakta-fakta ini nyata. Kita masih menikmati hasilnya sampai hari ini, dari Puskesmas sampai jalan desa. Tidak adil jika semua dihapus hanya karena ada sisi gelap Orde Baru,” ujarnya.

Meski begitu, Afri menegaskan bahwa pembatasan kebebasan politik pada masa itu tetap harus menjadi catatan kritis.

“Kritik terhadap Orde Baru sah saja. Tapi menghapus jasa pembangunan karena kesalahan di bidang politik menunjukkan ketidakdewasaan kita membaca sejarah,” tambahnya.

Ia menilai, wacana gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto seharusnya menjadi momentum bangsa untuk belajar bersikap lebih dewasa terhadap sejarah.

“Sejarah selalu punya dua sisi—capaian dan kekurangan. Yang penting, bagaimana kita mengambil pelajaran darinya untuk masa depan. Itulah tanda kedewasaan bangsa,” tutupnya.

Editor : Abdullah M Surjaya