Viral Kas Masjid Akan Dikelola Pemerintah, Kemenag Bilang Begini!

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan informasi viral yang menyebut pemerintah akan mengelola kas masjid adalah tidak benar alias hoaks. Narasi tersebut dinilai sengaja dibuat untuk memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid oleh pemerintah.

Baca Juga

Kemenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di Jalur Mudik Lebaran 2026

“Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” ucap Thobib dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/4/2026).

Menurut Thobib, beredarnya meme dan video di media sosial yang menampilkan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi “Pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal rekening kas masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga

Ramadan 2026, Begini Ketentuan Pengeras Suara Masjid dari Kemenag

Kemenag menegaskan bahwa pengelolaan dana kas masjid sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir di masing-masing masjid.

“Pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah,” ucapnya.

Kemenag justru mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel tanpa adanya intervensi pemerintah dalam bentuk penguasaan dana.

Baca Juga

Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H Live Hari Ini, Klik Link Streaming Resminya

Di akhir pernyataannya, Thobib mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.

Masyarakat diminta untuk selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan publik.

Editor : Wahab Firmansyah