Ganti Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda, DPRD Jabar: Tak Mudah karena Ada Bekasi, Depok dan Cirebon

BANDUNG, iNewsBekasi.id – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Tatar Sunda terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski aspirasi tersebut telah disampaikan kepada DPRD Jawa Barat, hingga kini belum ada persetujuan karena masih memerlukan pembahasan dan kajian secara komprehensif.

Selain harus melalui mekanisme legislasi, usulan tersebut juga dinilai menghadapi tantangan dari aspek sosiologis mengingat keberagaman budaya yang ada di berbagai wilayah Jawa Barat.

Baca Juga

Siaga Lebaran 2026, PLN UID Jawa Barat Kerahkan 4.993 Personel Amankan Pasokan Listrik

Usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, terutama pegiat budaya di kawasan Pantai Utara (Pantura). Sebagian masyarakat juga menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga infrastruktur dibanding membahas perubahan nama provinsi.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung perubahan nama tersebut dengan alasan memperkuat identitas budaya Sunda.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan DPRD baru menerima aspirasi dari para pengusul dan belum mengambil keputusan apa pun.

Baca Juga

DPR Minta Gubernur Jabar Batalkan Rencana Aturan Pembatasan Truk AMDK

Menurutnya, usulan perubahan nama harus dibahas sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui pembahasan di komisi sebelum dapat diproses lebih lanjut.

Buky menegaskan, aspek sosiologis menjadi salah satu pertimbangan utama karena Jawa Barat memiliki keberagaman budaya di sejumlah daerah.

"DPRD belum menyampaikan persetujuan karena masih ada tahapan yang harus dilalui. Kita masih berhadapan dengan aspek sosiologis. Kita tahu di Jabar ini ada saudara-saudara dari Cirebon, kemudian ada juga kawasan yang beririsan dengan Betawi, misalnya Depok, Bekasi nah tidak mudah juga menggulirkan penggantian nama dengan kesundaan," ujar Buky.

Baca Juga

Kebaya Mendunia, Anak Berjaya: Jawa Barat Raih Rekor MURI dalam Perayaan Akbar 2025

Menurutnya, karakter budaya masyarakat di Bekasi, Depok, maupun Cirebon menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan terkait perubahan nama provinsi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perubahan nama provinsi merupakan kewenangan Gubernur Jawa Barat.

Ia menilai masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan pandangan terhadap usulan tersebut karena hingga kini masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Baca Juga

45% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau, Jawa Barat Salah Satu Wilayah Terdampak

"Kita berproses saja silakan masyarakat yang menilai bagaimana tanggapannya. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur," ucap Erwan.

Sebelumnya, usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mencuat setelah sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Jawa Barat.

Mereka menilai pergantian nama penting untuk memperkuat identitas budaya Sunda. Namun, di sisi lain muncul aspirasi agar pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.

Editor: Wahab Firmansyah