Pemerintah Pangkas Subsidi LPG 3 Kg, Dorong Penggunaan Kompor Listrik

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Pemerintah dan DPR RI menyepakati penurunan alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027, termasuk subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg). Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan sejumlah pilihan energi alternatif, mulai dari compressed natural gas (CNG), kompor listrik, hingga pengembangan jaringan gas.

Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) anggaran subsidi energi DPR RI, subsidi BBM dan LPG 3 kg pada 2027 disepakati sebesar Rp131,39 triliun. Angka tersebut turun Rp11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp142,84 triliun.

Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi volume LPG 3 kg yang dialokasikan untuk 2027. Pemerintah dan DPR menyepakati volume LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton (MT), lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar 8,945 juta MT.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, penurunan volume LPG 3 kg dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, mempertimbangkan pasokan dalam negeri, serta menjaga stabilitas harga.

Meski volume LPG 3 kg dikurangi, pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan CNG ukuran 3 kg.

"Kan nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan CNG dan seterusnya," ujar Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Selain CNG, pemerintah juga berencana mulai mengembangkan program kompor listrik pada tahun depan. Pengembangan jaringan gas (jargas) dan pembangunan jaringan transmisi pipa gas juga masuk dalam strategi penyediaan alternatif energi.

"Ya seperti yang kita ketahui, untuk gas misalnya ada pembangunan jargas, ada pembangunan transmisi pipa, ada rencana untuk kompor gas, macam-macam lah jalannya yang dipakai itu," tuturnya.

Erani menegaskan, pemerintah belum melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap mekanisme pengaturan LPG 3 kg. Menurutnya, pemerintah akan mengevaluasi kondisi di lapangan apabila kebutuhan masyarakat nantinya berada di luar asumsi yang telah ditetapkan dalam anggaran.

"Kalau pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan nggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan total subsidi energi dalam RAPBN 2027 telah disepakati sebesar Rp261,50 triliun. Angka tersebut lebih rendah Rp11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp272,95 triliun.

Dari total tersebut, subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp131,39 triliun. Angka itu terdiri atas subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp103,05 triliun.

Adapun volume JBT Solar untuk 2027 disepakati sebesar 19,561 juta kiloliter (KL), sedangkan volume LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta MT.

Di sisi lain, subsidi listrik tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp117,84 triliun, sama dengan usulan pemerintah dalam RAPBN 2027. Sementara itu, anggaran subsidi listrik kurang bayar tahun 2025 tetap dialokasikan sebesar Rp12,26 triliun.

Dengan penyesuaian volume LPG 3 kg tersebut, pemerintah mendorong diversifikasi penggunaan energi melalui CNG, kompor listrik, jargas, dan pembangunan infrastruktur transmisi gas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Editor: Tedy Ahmad