Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Desa Pangkas Rantai Distribusi dan Perkuat Ekonomi Desa

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program yang lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.

Baca Juga

Membangun Ekonomi Desa Atau Mengubur Harapan?

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, KDKMP dirancang tidak sekadar menjadi badan usaha di desa. Koperasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan sehari-hari, pasar, pembiayaan, hingga berbagai program pemerintah.

Menurut Ferry, KDKMP memiliki tiga fungsi utama. Pertama, menyalurkan barang subsidi dan menjual kebutuhan sehari-hari. Kedua, menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan. Ketiga, menyalurkan berbagai program pemerintah pusat.

"Khusus koperasi desa kelurahan merah putih merupakan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Secara targetnya KDKMP ini bisa menggerakkan ekonomi, kemudian mengentaskan kemiskinan," kata Ferry dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi Rakyat" dikutip Senin (5/10/2026).

Ferry menjelaskan, salah satu fungsi strategis KDKMP adalah memperpendek rantai distribusi barang subsidi. Jaringan koperasi yang berada hingga tingkat desa dinilai dapat menjadi saluran distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat.

"Penyaluran barang subsidi ini menjadi penting karena itu kan sebenarnya haknya rakyat yang sekarang relatif kurang tepat sasaran terlalu panjang mata rantai distribusinya dan lain sebagainya," ujar Ferry.

Untuk mendukung skema tersebut, pemerintah menyiapkan mekanisme distribusi dari BUMN produsen atau penyalur kepada KDKMP.

Ferry menyebut Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, Bulog, dan sejumlah BUMN lainnya telah membahas mekanisme penyaluran secara teknis.

"Justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produksi produsen BUMN ini langsung ke kdkmp Menurut saya itu justru memotong rantai distribusi," kata Ferry.

Sejumlah komoditas yang dapat disalurkan melalui skema tersebut antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng.

Peran KDKMP tidak hanya berfokus pada distribusi barang. Koperasi juga diproyeksikan menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan hingga produk UMKM.

Produk yang diserap koperasi selanjutnya dapat diproses dan dipasarkan ke luar desa sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, koperasi juga dapat menjadi unit layanan jasa perbankan sekaligus salah satu saluran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keberadaan KDKMP juga diproyeksikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Setiap koperasi akan memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap model bisnis dan keberlangsungan usaha.

Ferry mengatakan masyarakat desa akan didorong menjadi anggota koperasi agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut terlibat dalam kegiatan ekonomi.

"Harapannya adalah bahwa nanti masyarakat di pedesaan di kelurahan itu sadar bahwa mereka sekarang bukan hanya sekedar sebagai objek ekonomi tapi mereka bisa jadi pelaku ekonomi itu sendiri," kata Ferry.

Melalui KDKMP, masyarakat juga dapat menikmati fasilitas KUR. Selain itu, pemerintah mendorong koperasi tidak berhenti sebagai pengumpul dan penyalur produk, tetapi masuk ke sektor pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah.

"Jadi bagaimana Kementerian Koperasi mendorong supaya koperasi masuk ke industri adalah sekarang kita mempercepat proses pendirian pabrik-pabrik oleh koperasi," ujarnya.

Salah satu contohnya adalah koperasi petani sawit yang didorong membangun pabrik CPO. Produk olahan tersebut nantinya dapat terhubung dengan jaringan KDKMP sebagai pasar di tingkat desa.

"Karena kita kan udah punya outletnya isi dari outlet KDKMP itu sebisa mungkin kita produksi sendiri minyak goreng yang kita bikin sendiri kecap bikin sendiri kan harusnya gitu dan itu produk-produk bisa diintegrasikan bersama-sama setiap daerah setiap kdmp akan punya Signature masing-masing," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry mengatakan dari target 80.000 koperasi, sekitar 23.000 lokasi telah selesai dibangun dan akan mulai beroperasi dalam waktu dekat.

Sementara dari sisi pengawasan, Kementerian Koperasi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) untuk memantau aktivitas koperasi.

Editor: Wahab Firmansyah