Bentrokan Satpol PP dan Pekerja Proyek di Bulungan, Sahroni Dorong Restorative Justice

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong penyelesaian konflik antara anggota Satpol PP DKI Jakarta dan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.

Sahroni menyesalkan bentrokan yang terjadi saat petugas Satpol PP melakukan penertiban. Dia mengingatkan semua pihak agar menghormati aturan dan tidak menggunakan kekerasan ketika menghadapi persoalan.

“Saya menyesalkan kejadian ini. Bagaimana pun, Satpol PP sedang menjalankan tugasnya sesuai aturan. Kalau memang ada lapak atau sesuatu yang ditertibkan oleh petugas, berarti memang melanggar dan ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan sampai kita terbiasa menyerang petugas yang sedang bekerja, apalagi sampai terjadi bentrokan seperti ini,” ungkap Sahroni dalam keterangannya Selasa (13/10/2026).

Menurut Sahroni, penertiban yang dilakukan aparat harus dihormati selama berjalan sesuai ketentuan. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan fasilitas umum di luar peruntukannya atau tanpa izin.

Sahroni menegaskan, semua pihak perlu menghormati aturan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dia menyoroti fungsi fasilitas umum, seperti trotoar dan jalur pedestrian, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Ke depannya, semua pihak harus lebih menghormati aturan. Fasilitas umum seperti trotoar, pedestrian, dan sebagainya, harus dijaga fungsinya untuk masyarakat, bukan digunakan sembarangan untuk berjualan atau aktivitas lainnya di luar perizinan. Kalau ada penertiban, ikuti prosesnya, jangan malah berujung bentrokan. Jangan biasakan menggunakan kekerasan dan emosi dalam menghadapi persoalan. Untuk kali ini, saya dukung penyelesaian masalah dengan restorative justice. Tapi pastikan tidak terulang lagi,” tegas Sahroni.

Meski mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif, Sahroni mengingatkan agar persoalan tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak. Penghormatan terhadap aturan dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan dinilai penting untuk mencegah konflik serupa.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa para pelaku pemukulan terhadap anggota Satpol PP dalam bentrokan dengan pekerja proyek di Bulungan harus diproses hukum.

Pramono meminta proses hukum tetap berjalan meskipun manajemen proyek telah mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meminta maaf dan mengusulkan penyelesaian secara kekeluargaan.

Sikap tersebut berbeda dengan dorongan Sahroni yang mendukung penyelesaian melalui restorative justice. Perbedaan pandangan ini mencuat di tengah penanganan kasus bentrokan yang melibatkan petugas Satpol PP dan pekerja proyek tersebut.

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, mengungkapkan bahwa pihak korban telah melaporkan peristiwa bentrokan tersebut ke kepolisian.

Berdasarkan informasi awal, sejumlah pekerja proyek diduga menentang petugas Satpol PP yang hendak menertibkan lapak penjual di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena melibatkan petugas yang sedang menjalankan penertiban dan dugaan pemukulan terhadap aparat. Penanganan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap secara jelas kronologi kejadian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
 

Editor: Wahab Firmansyah