Sahroni Desak Polri Sikat Penimbun BBM di Bali: Usut Jaringan Besar sampai ke Pemodal!

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menindak tegas praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Ia meminta aparat mengusut tuntas para pelaku, termasuk jaringan besar dan pemodal yang diduga mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan BBM.

Dukungan tersebut disampaikan Sahroni merespons langkah Polda Bali yang telah menindak 21 pelanggar dalam kasus penimbunan BBM. Para pelanggar diduga sengaja memanfaatkan antrean pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk meraup keuntungan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Bali Kombes Pol Wisnu Prabowo mengatakan, para pelanggar akan diberikan pembinaan, dengan pidana menjadi opsi terakhir. Selain itu, kepolisian turut membantu Pertamina mengawal distribusi BBM hingga ke SPBU.

Menanggapi hal tersebut, Sahroni menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan terhadap seluruh pelaku penimbunan BBM, baik perorangan maupun kelompok yang beroperasi dalam jaringan berskala besar.

“Saya mendukung Polri menindak tegas para penimbun BBM, baik yang skala kecil maupun yang skala besar. Jangan sampai ketika masyarakat sedang kesulitan dan negara sedang berupaya memaksimalkan distribusi, justru ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Ini sangat merugikan masyarakat Bali dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Sahroni dalam keterangannya Selasa (20/10/2026).

Sahroni juga meminta kepolisian mengusut seluruh pihak yang diduga sengaja mengambil keuntungan di tengah situasi sulit, terutama jika praktik penimbunan melibatkan jaringan besar dan pemodal.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku yang berada di lapangan. Polisi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut dan menikmati keuntungan dari praktik penimbunan BBM.

“Kalau ada penimbunan besar yang melibatkan jaringan dan pemodal, usut sampai ke akar-akarnya dan proses pidana. Jangan cuma pelaku di lapangan yang ditindak, sementara pihak yang mengendalikan dan menikmati keuntungannya lolos. Intinya, jangan biarkan siapa pun memanfaatkan situasi kritis untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan masyarakat,” tegas Sahroni.

Sahroni berharap penindakan tegas dapat mencegah praktik penimbunan BBM yang merugikan masyarakat. Pengawasan distribusi juga dinilai penting agar pasokan BBM dapat tersalurkan hingga ke SPBU dan masyarakat tidak semakin kesulitan memperoleh bahan bakar.

Editor: Wahab Firmansyah