Sekjen PDIP Hasto Soroti Mundurnya Gibran, Singgung Politik Pragmatis dan Intervensi Kekuasaan

BEKASI, iNewsBekasi.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti dinamika politik nasional menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Hasto menilai peristiwa tersebut menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik bernegara, terutama terkait ketaatan pada konstitusi, supremasi hukum, dan etika kekuasaan.

Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan seluruh keputusan strategis partai kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Termasuk sikap politik partai dalam menyikapi perkembangan situasi nasional dan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Baca Juga

Kapan Pejabat Wajib Mundur Menurut Islam? Ulama Ungkap 2 Alasannya

“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).

Menanggapi posisi Wakil Presiden yang disebut kosong, Hasto mengatakan mekanisme pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.

Baca Juga

Gibran Rakabuming Raka Mundur, Ketua MPR: Jabatan Wapres RI Kosong Mulai Hari Ini

Hasto berharap dua nama yang nantinya diajukan merupakan figur terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kesulitan mendapatkan pekerjaan hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai dua kader PDIP yang disebut masuk bursa calon Wakil Presiden, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan strategis berada di tangan Megawati.

Baca Juga

Gibran Mundur dari Wapres, Jokowi Singgung Dinamika Politik dan Jabatan Sementara

Dia juga menyinggung ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai calon Wakil Presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.

Terkait kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto juga tidak memberikan keputusan lebih jauh. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga

Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri Wapres ke Ketua MPR

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya singkat merujuk pada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Mundurnya Gibran Jadi Momentum Koreksi Konstitusi

Hasto kemudian memaparkan pandangan PDIP mengenai dinamika politik nasional setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola negara agar seluruh praktik kekuasaan berjalan sesuai konstitusi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

"Nah, kemudian terkait dengan dinamika politik nasional saat ini, setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," papar Hasto.

Baca Juga

Sebelum ke MPR, Gibran Temui Prabowo di Istana Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres

Dia menilai supremasi hukum, etika, dan moral harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara. Seorang pemimpin juga harus memberikan teladan melalui pengabdian serta penggunaan kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.

Ketika ditanya apakah situasi yang dialami Gibran saat ini seperti "buah simalakama" setelah meninggalkan PDIP, Hasto menjelaskan bahwa partainya dibangun berdasarkan keyakinan ideologi, komitmen pembebasan rakyat Marhaen, serta penegakan disiplin kader.

Dia menegaskan, sesuai kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kader yang tidak lagi sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai dipersilakan untuk keluar.

"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.

Hasto menilai dinamika politik yang berkembang menunjukkan bahwa kekuatan politik yang hanya bertumpu pada pragmatisme dan ambisi kekuasaan tanpa fondasi ideologi yang kuat akan mudah mengalami guncangan.

"Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya.

Sebaliknya, Hasto menyebut PDIP terus memperkuat ideologi, kepemimpinan strategis, kultur partai, dan gerakan bersama masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan rutin membersihkan lingkungan setiap Sabtu minggu keempat sebagai upaya membangun budaya hidup bersih dan merawat lingkungan.

Hasto Ingatkan Sanksi terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution

Hasto juga turut menanggapi pernyataan Gibran yang sebelumnya menyinggung Pilpres 2024 dan dinilai seolah menyesali keputusannya meninggalkan PDIP. Hasto mengatakan partainya telah mengambil sikap tegas sejak lama terkait persoalan disiplin dan ideologi kader.

Dia mengingatkan bahwa PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution. Ketiganya dinilai melanggar disiplin dan ideologi partai.

"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto.

Editor: Wahab Firmansyah