Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Anggota DPD Nilai Sultan Tepat Kawal Asta Cita Pemerataan Pembangunan

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Nama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin ikut mencuat dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP) di klaster pimpinan lembaga negara, Sultan menempati posisi kedua dengan 17,8 persen, di bawah Puan Maharani 21,4 persen dan di atas Ahmad Muzani 14,2 persen.

Menanggapi itu, Sultan memilih tidak berspekulasi soal dirinya. Ia justru mengembalikan persoalan itu ke kewenangan Presiden.

Baca Juga

Sekjen PDIP Hasto Soroti Mundurnya Gibran, Singgung Politik Pragmatis dan Intervensi Kekuasaan

“Terkait dengan itu apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Siapapun wajib mendukung karena ini domainnya Pak Presiden,” kata Sultan dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (13/11/2026).

“Posisi DPD apapun, kapanpun, siapapun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya menyukseskan itu,” tambahnya.

Saat ditanya soal dirinya yang masuk bursa, Sultan hanya menjawab singkat.

Bagi Sultan, pergantian wapres bukan sekadar soal siapa yang mengisi kursi kosong. Ini soal memastikan sisa 3 tahun pemerintahan Prabowo tidak habis untuk kegaduhan politik.

“Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” ujar Sultan.

Agenda yang dimaksud Sultan adalah Asta Cita Prabowo — terutama poin yang paling dekat dengan mandat DPD: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Baca Juga

Gibran Mundur dari Wapres, Jokowi Singgung Dinamika Politik dan Jabatan Sementara

Di titik inilah, menurut Sultan, peran DPD menjadi sentral. DPD bukan sekadar pelengkap dalam proses pergantian wapres. DPD adalah perwakilan daerah yang setiap hari mendengar langsung soal ketimpangan fiskal, infrastruktur tertinggal, harga pangan di desa, hingga sulitnya akses layanan dasar di daerah 3T.

“DPD sudah memutuskan mengirimkan nama-nama anggota kelompok DPD yang masuk dalam dua hal, dua panitia terkait dengan urusan proses yang terjadi sekarang,” kata Sultan.

Sebanyak 16 anggota DPD disiapkan: 8 orang di tim verifikasi persyaratan calon wapres, dan 8 orang di panitia ad hoc pemilihan di MPR.

“Jadi DPD posisinya standby kapanpun diminta sebagai anggota MPR untuk hadir menghadiri sidang paripurna MPR posisi kita standby. Itu yang paling penting,” tegas Sultan.

Lebih Sultan menegaskan DPD sebagai lembaga tidak akan ikut menyodorkan nama. Alasannya konstitusional: pengusulan dua nama calon wapres adalah hak prerogatif Presiden Prabowo, untuk kemudian dipilih MPR.

“Pak Presiden yang paling tahu. Bapak Presiden yang paling tahu yang terbaik yang diusulkan Bapak Presiden kita dukung sehingga kita kawal nanti sampai tuntas,” ujar Sultan.

Baca Juga

Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri Wapres ke Ketua MPR

Sementara itu Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung justru terang-terangan menyebut nama Sultan sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan.

Menurut Tamsil, Presiden Prabowo tidak cukup didampingi wapres pelengkap. Prabowo butuh wapres yang benar-benar memberi nilai tambah bagi kepemimpinan nasional.

Jika diukur dengan Asta Cita, kata Tamsil, wapres ke depan harus punya tiga modal utama: pengalaman memperjuangkan kepentingan daerah, penerimaan luas dari masyarakat, dan memenuhi syarat secara konstitusional.

Wapres itu juga harus bisa menjawab keluhan klasik daerah yang selama ini belum tuntas: soal keseimbangan dan keadilan fiskal, soal hubungan pusat-daerah yang sering timpang, dan soal keseimbangan politik yang selama ini terlalu didominasi partai politik.

Tamsil menilai ada beberapa pimpinan parlemen yang layak masuk radar. Mereka dikenal sebagai figur penengah yang terbiasa menyelesaikan masalah, bukan menambah kegaduhan.

Dan salah satunya, kata Tamsil, adalah Ketua DPD RI sendiri.

Baca Juga

Sebelum ke MPR, Gibran Temui Prabowo di Istana Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres

“Dua tahun memimpin DPD, anak muda satu ini menunjukkan leadership yang hebat, mampu mengantarkan DPD dalam memperoleh penghargaan sebagai parlemen yang bisa diandalkan,” ujar Tamsil.

Bagi Tamsil, rekam jejak dua tahun itu bukan sekadar prestasi administratif. Itu bukti bahwa Sultan mampu memimpin lembaga yang anggotanya berasal dari seluruh provinsi — dengan kepentingan yang berbeda-beda — tapi tetap bisa berjalan satu arah.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar