Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Sebelum ke MPR, Gibran Temui Prabowo di Istana Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres
Advertisement . Scroll to see content

Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Menyusul Ahrie Sonta Dipecat

Selasa, 17 November 2026 | 19:59 WIB
  • author Putranegara Batubara
Buntut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Menyusul Ahrie Sonta Dipecat
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Foto/iNews.id

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan tersebut merupakan buntut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan PTDH dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar secara tertutup di lingkungan Polri, Selasa (17/11/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela. Selain sanksi etik, komisi juga menjatuhkan hukuman administratif berupa pemecatan.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH," kata Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Trunoyudo, dalam persidangan terungkap adanya permufakatan untuk melakukan kegiatan illegal access terhadap sistem milik Polri yang digunakan untuk penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Sidang KKEP tersebut dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.

Sementara anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Sebelumnya, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Tidak hanya Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara pidana, keempat tersangka dikenakan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

 

Editor: Wahab Firmansyah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut