Rumah di Cipete Digeledah Bareskrim, Ada Kaitannya dengan Kasus Penyadapan Prabowo
JAKARTA, iNewsBekasi.id– Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga dijadikan posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri pada Selasa (17/11/2026) malam. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya kegiatan tersebut.
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," kata Susatyo kepada iNews, Rabu (18/11/2026).
Susatyo belum mengungkapkan hasil penggeledahan, termasuk barang bukti yang ditemukan atau diamankan penyidik. Dia menyatakan informasi lebih lengkap mengenai perkembangan perkara akan disampaikan dalam konferensi pers.
"Akan disampaikan saat presscon lengkap," kata dia.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada 10 November 2026.
Selanjutnya, Eko Hadi juga dijatuhi sanksi PTDH setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada Selasa (17/11/2026). Namun, Eko mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kasus dugaan penyadapan ilegal itu disebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sesuai prosedur.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan tersebut diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.
Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Editor: Wahab Firmansyah