BEKASI, iNewsBekasi.id- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyayangkan terjadinya masalah pada layanan keimigrasian di bandara dan pelabuhan karena adanya gangguan di sistem Pusat Data Nasional (PDN) Kemenkominfo pada Kamis, 20 Juni 2024 kemarin. Hal ini menyebabkan layanan autogate tidak bisa digunakan, sehingga layanan paspor dan izin tinggal di seluruh Kantor Imigrasi pun terhenti.
Sahroni mengatakan, insiden ini merusak citra negara di mata dunia. Meski begitu, Sahroni mengapresiasi managemen krisis yang dilakukan seluruh jajaran Ditjen Imigrasi.
“Saya sudah terima laporan-laporannya. Ini sangat disayangkan karena Imigrasi sudah membangun sistem dengan baik. Jangan sampai bermasalah karena PDN-nya ada isu seperti ini. Ini bisa merusak citra Indonesia di mata dunia. Seperti kita lihat membludaknya antrean imigrasi kemarin, autogate tidak bisa digunakan, layanan paspor dan izin tinggal di seluruh Kantor Imigrasi terhenti. Ini insiden yang benar-benar menyusahkan,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).
Agar insiden ini tidak terulang, Sahroni meminta keamanan Pusat Data Nasional dibenahi sehingga ke depannya tidak mengganggu kinerja Kementerian/Lembaga (K/L), terutama Ditjen Imigrasi.
“Pusat Data Nasional kita harus dibenahi, ke depannya tidak boleh lagi bermasalah begini. Percuma kalau Imigrasi sudah membangun sistem dengan baik, tapi jadi runyam karena Pusat Data Nasional-nya kebobolan. Kalau Pusat Data Nasional-nya bermasalah, autogate bakal error, antrean jadi mengular, layanan paspor dan izin tinggal terhenti. Bisa memalukan itu. Apalagi, Imigrasi ini merupakan etalasenya Indonesia, baik atau buruknya citra Indonesia di mata dunia bisa dilihat dari kinerja Imigrasi,” ujarnya.
Sahroni mengingatkan kepada Kominfo bahwa bermasalahnya Pusat Data Nasional ini tidak hanya mengganggu kinerja Imigrasi saja, tetapi juga lembaga negara lainnya. Karenanya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus.
“Tentunya kejadian ini jadi catatan untuk Kementerian Kominfo. Karena Pusat Data Nasional ini tidak hanya digunakan oleh Imigrasi saja, tapi hampir semua Kementerian/Lembaga,” ucap politikus Partai Nasdem ini.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
