JAKARTA, iNewsBekasi.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan dicabut, meskipun siswa nantinya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat bentukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Dia menekankan bahwa manfaat KJP tidak hanya ditujukan untuk siswa, melainkan juga untuk keluarga penerima manfaat yang kurang mampu.
"Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana saja ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).
Pramono menjelaskan lebih lanjut, "Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi mohon maaf juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan, dan sebagainya dari itu," tambahnya.
Pramono juga memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk sinkronisasi data dan hal-hal lain terkait program Sekolah Rakyat ini.
"Pemerintah Jakarta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena memang koordinasi untuk Sekolah Rakyat ini kan akan dibimbing oleh Kementerian Sosial. Dan kami sudah menyiapkan, bahkan lahannya dan tempatnya sudah. Kalau untuk Jakarta enggak jadi masalah," ucapnya.
100 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juli 2025
Sebelumnya, Pemerintah telah memastikan bahwa 100 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Juli 2025 mendatang, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di sekolah umum.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, optimistis bahwa Sekolah Rakyat ini bisa langsung berjalan. Saat ini, semua instrumen penunjang operasional tengah disiapkan oleh pemerintah.
"Di tahap 1a, sebanyak 53 kepala sekolah telah menjalani retret selama lima hari di Pusdiklat Kemensos. Kemudian 1.554 guru PPPK dan 2.730 tenaga pendidik yang berasal dari ASN sedang disiapkan. Ini merupakan kerja sama dari kementerian terkait dan kerja sama dengan gubernur di Indonesia," kata Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
