BEKASI, iNewsBekasi.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan adanya potensi perbedaan awal Ramadan 2026/1447 Hijriah. Perbedaan ini dipicu oleh perbedaan acuan kriteria hilal yang digunakan dalam penentuan 1 Ramadhan.
Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menyebutkan terdapat kemungkinan awal puasa Ramadhan 2026 jatuh pada dua tanggal berbeda.
"Jadi ada potensi perbedaan awal Ramadhan. Ada yang 19 Februari dan ada yang 18 Februari," ujar Thomas Djamaluddin dilansir dari channel YouTube tdjamaluddin, Selasa (17/2/2026).
Kriteria MABIMS Belum Terpenuhi di Asia Tenggara
Thomas menjelaskan, pada 17 Februari 2026 posisi hilal di wilayah Asia Tenggara belum memenuhi kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Kriteria tersebut menjadi acuan pemerintah Indonesia serta sebagian besar organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam menentukan awal Ramadhan.
Adapun kriteria MABIMS menetapkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik.
Menurut Thomas, pada 17 Februari 2026, kriteria tinggi hilal tersebut baru terpenuhi di kawasan Amerika.
"Sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadhan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026," tutur dia.
Ormas Gunakan Kriteria Turki, Ramadan Bisa 18 Februari
Meski demikian, Thomas menyebut terdapat ormas Islam yang menggunakan kriteria Turki dalam penentuan awal bulan hijriah. Berdasarkan kriteria tersebut, tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.
Pada 17 Februari 2026, wilayah Alaska disebut telah memenuhi kriteria tersebut.
"Di wilayah Alaska sudah memenuhi, sehingga menurut kriteria Turki 1 Ramadan 1447 jatuh tanggal 18 Februari 2026," kata dia.
Perbedaan metode hisab dan rukyat inilah yang berpotensi menyebabkan perbedaan awal Ramadan 1447 H di Indonesia.
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 H pada Selasa (17/2/2026). Sidang tersebut akan membahas hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) di 96 titik di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam sidang isbat.
"Hasil pemantauan ini akan dibahas bersama dalam sidang isbat awal Ramadan 1447 H," ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/2/2026).
Sidang isbat akan dihadiri berbagai unsur, mulai dari duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR, perwakilan Mahkamah Agung (MA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga sejumlah lembaga dan pakar terkait.
Lembaga yang turut hadir di antaranya BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), BRIN, Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, pakar falak dari berbagai ormas Islam, pimpinan ormas Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Abu Rokhmad menegaskan, sidang isbat merupakan forum penting yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pendekatan ilmiah.
“Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait,” ujar Abu Rokhmad.
Dengan adanya potensi perbedaan awal Ramadan 2026 ini, masyarakat diimbau menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat Kemenag.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
