"Pendekatan yang terlihat keras justru menjadi instrumen untuk menjaga profesionalisme prajurit", tegasnya.
Selamat juga menyoroti perbedaan mendasar dengan peradilan sipil yang cenderung menitikberatkan pada kepentingan individu. Sementara dalam peradilan militer, orientasi utamanya adalah kepentingan kolektif serta stabilitas pertahanan negara. Dalam kondisi tertentu, seperti masa perang, menurut dia, tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran.
“Dalam situasi perang, satu kesalahan bisa berdampak fatal terhadap strategi dan keselamatan negara,” ujarnya.
Ia turut menyinggung sejumlah kasus historis seperti Chris Soumokil, Kahar Muzakkar, dan SM Kartosuwiryo sebagai contoh ketegasan negara dalam menindak ancaman terhadap kedaulatan.
Meski demikian, Selamat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, peradilan militer tetap harus menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai pengawasan publik tetap penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
