JAKARTA, iNewsBekasi.id – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti wacana pelibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberantas aksi kejahatan jalanan, khususnya begal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer untuk mengatasi masalah kriminalitas sipil tersebut harus didasari atas permintaan resmi dari pihak Kepolisian (Polri).
"Harus atas permintaan Polri," tegas Hasanuddin saat dikonfirmasi pada Rabu (27/5/2026).
Legislator dari Fraksi PDIP ini menjelaskan, prosedur permintaan resmi sangat krusial guna mempermudah penanganan di lapangan serta menjaga kejelasan koordinasi antar-instansi. Tanpa adanya payung prosedur yang transparan, dikhawatirkan akan memicu tumpang tindih wewenang.
"Kalau tanpa permintaan lalu bagaimana soal koordinasinya? Harus jelas," pungkas Hasanuddin.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
