BEKASI, iNewsBekasi.id — Peta politik internal Partai Golkar Kota Bekasi berpotensi mengalami perubahan signifikan menyusul penetapan status hukum Fahd A Rafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor tersebut dinilai membawa dampak langsung terhadap konstelasi politik lokal, terutama menjelang Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
Sebelum munculnya perkara hukum ini, konsolidasi politik gencar dilakukan oleh barisan pendukung Ranny Maydiana Fahd Rafiq. Langkah penataan struktur hingga ke tingkat pengurus kelurahan tersebut disiapkan guna melancarkan suksesi Ranny dalam bursa calon ketua partai. Namun, perkembangan situasi hukum terkini dinilai mengubah perhitungan serta arah strategi politik di lapangan.
Ketua Tri Nusa Bekasi Raya, Maksum Alfarizi, menyampaikan bahwa perubahan situasi pada sosok figur kunci umumnya memicu penyesuaian besar di internal organisasi. Ia menilai para pendukung yang selama ini menginduk pada tokoh senior akan menghadapi ketidakpastian posisi, mengingat peran pelindung dan penyokong kebijakan politik tengah terganggu.
"Dinamika hukum pada figur senior kerap berpengaruh langsung pada konstelasi internal. Ketika situasi berubah, peta dukungan serta arah kebijakan politik organisasi tentu akan menyesuaikan," ujar pria yang akrab disapa Mandor Baya ini saat ditemui awak media di Kota Bekasi, Selasa (15/9/2026).
Mandor Baya menjelaskan bahwa dinamika ini dapat mendorong para kader untuk mengevaluasi ulang langkah politik mereka demi menjaga kelangsungan karier dan stabilitas organisasi. Menurutnya, perubahan peta kekuatan ini kerap dimanfaatkan oleh kubu penyeimbang untuk mengambil alih inisiatif konsolidasi. Di saat yang sama, momentum tersebut menjadi ujian nyata bagi etika dan kesolidan para kader.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
