Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Gibran yang menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.
Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan upaya hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda setelah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Budi Arie mengenai pengunduran diri Gibran tersebut menjadi perhatian publik. Namun, status resmi pengunduran diri Wakil Presiden masih perlu dikonfirmasi melalui pernyataan dan mekanisme ketatanegaraan yang berwenang.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
