BEKASI, iNewsBekasi.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti dinamika politik nasional menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Hasto menilai peristiwa tersebut menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik bernegara, terutama terkait ketaatan pada konstitusi, supremasi hukum, dan etika kekuasaan.
Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan seluruh keputusan strategis partai kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Termasuk sikap politik partai dalam menyikapi perkembangan situasi nasional dan pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Menanggapi posisi Wakil Presiden yang disebut kosong, Hasto mengatakan mekanisme pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.
Hasto berharap dua nama yang nantinya diajukan merupakan figur terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kesulitan mendapatkan pekerjaan hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai dua kader PDIP yang disebut masuk bursa calon Wakil Presiden, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan strategis berada di tangan Megawati.
Dia juga menyinggung ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai calon Wakil Presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.
Terkait kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto juga tidak memberikan keputusan lebih jauh. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya singkat merujuk pada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Mundurnya Gibran Jadi Momentum Koreksi Konstitusi
Hasto kemudian memaparkan pandangan PDIP mengenai dinamika politik nasional setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola negara agar seluruh praktik kekuasaan berjalan sesuai konstitusi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
