Tawarkan Tiga Solusi Rekonstruksi Aturan Kampanye di Tempat Ibadah
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Maulana menawarkan rekonstruksi norma larangan kampanye terselubung di tempat ibadah guna memberikan kepastian dan keadilan hukum.
Menurutnya, pembenahan regulasi harus dibangun melalui konsep Arsitektur Norma Integratif yang memiliki tiga pilar utama.
Pertama, memperluas klasifikasi subjek delik menjadi "setiap orang". Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang terdaftar secara resmi di KPU.
Kedua, mengadopsi doktrin vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti dalam arti fungsional. Konsep ini ditujukan untuk menjerat sikap pembiaran diam-diam (tacit consent) dari peserta pemilu terhadap aktivitas kampanye terselubung.
Pembiaran tersebut diwujudkan sebagai sanksi administratif yang berbasis pada kesalahan pribadi.
Ketiga, menerapkan double track system atau sistem jalur ganda. Skema ini memadukan sanksi pidana terhadap pelaku lapangan atau tim kampanye terselubung dengan sanksi administratif berupa diskualifikasi terhadap peserta pemilu yang menerima keuntungan elektoral tidak sah dari aktivitas kampanye tersebut.
Melalui rekonstruksi norma tersebut, Maulana berharap penegakan hukum terhadap praktik kampanye terselubung di tempat ibadah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap nilai-nilai konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
