Kominfo: Pemerintah Daerah Berperan Menjaga Ekosistem Media Massa

BEKASI, iNewsBekasi.id– Kementerian Kominfo menyatakan pemerintah daerag berperan menjaga ekosistem media massa. Pasalnya di era digital saat ini, peran media massa mulai tergerus oleh perkembangan platform sosial media. 

Hal ini disampaikan Farida Dewi Maharani, Pranata Humas Ahli Madya Dirjen IKP Kementerian Kominfo, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Relasi Media “Bijak dan Pro Aktif” di Bali, pada Kamis, 19 September 2024 lalu. 

Baca Juga

Ini Capaian 3 Strategi Kominfo Percepat Digitalisasi ke Pelosok Tanah Air

Dia menerangkan, Kementerian Kominfo baru saja mengeluarkan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren bidang kominfo yang mengamanahkan beberapa bentuk kegiatan kehumasan yang di antaranya adalah relasi media dan diseminasi informasi melalui media berbayar. 

Dia melanjutkan, juknis yang merupakan produk dari proyek perubahan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII tahun 2024 ini masih dalam proses penyusunan.

Juknis ini akan mengatur lebih detail bagaimana implementasi dari pengelolaan media massa oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi komunikasi publik. 

“Juknis tersebut masih dalam proses dan akan diupayakan segera disahkan agar dapat digunakan oleh teman-teman dinas daerah dalam mengelola hubungan kemitraan dengan media secara profesional," katanya. 

Dia menuturkan, juknis ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem media massa sehingga kualitas produk jurnalistik tetap sesuai dengan kode etik jurnalistik. 

“Juknis ini mencoba menterjemahkan kebutuhan substansi bagi media, sehingga media massa terbantu dalam pekerjaannya dengan tetap memperhatikan kode etik jurnalistik. Kami berharap juknis ini dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip profesionalitas masing-masing pihak," tuturnya.

Baca Juga

Dirjen Aptika Kemenkominfo Mundur dari Jabatan, Pengamat: Jarang Dilakukan Pejabat Lain

Farida berharap pemerintah daerah lebih proaktif memfasilitasi kebutuhan media berupa data dan informasi, bahkan mempermudah akses terhadap narasumber dilingkungan pemerintah daerah masing-masing. 

Selain memberikan kebutuhan substantif media, lanjut dia, pemerintah daerah perlu melakukan aktivitas pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) jurnalis sebagai upaya menjaga ekosistem media massa. 

Bentuk-bentuk pengembangan kapasitas selain melalui pelatihan juga memberikan fasilitasi sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan.

Sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan menjadi syarat mutlak kerja sama pemerintah daerah dan media berbayar baik di level jurnalis yang bertugas di area pemerintah daerah maupun di level pimpinan redaksi. 

"Ini menjadi syarat untuk memastikan ekosistem media massa dapat menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas," terangnya.

“Karena menjadi syarat mutlak, kami menyarankan melalui juknis ini agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan,” sambungnya. 

Baca Juga

Dana Pemeliharaan PDN yang Dibobol Capai Rp700 Miliar, Ini Permintaan Sahroni ke Penegak Hukum

Dia menuturkan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan dengan bekerja sama dengan Dewan Pers baik secara langsung maupun melalui lembaga uji kompetensi yang telah resmi ditunjuk oleh Dewan Pers. 

“Kami berharap semakin banyak yang telah mendapatkan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan ini maka kualitas produk jurnalistik akan terjaga dan kepercayaan publik kepada media massa dapat ditingkatkan,” tuturnya.

Selain memberikan pedoman dalam pengelolaan relasi media berdasarkan kebutuhan subtansi media, juknis ini juga menterjemahkan amanah Permen Kominfo No 40 Tahun 2024 agar dalam bekerja sama dengan media berbayar harus mengutamakan media lokal. 

Untuk itu pemerintah daerah perlu membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur pola kerja sama berbayar tersebut.

“Juknis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perda. Kami memberikan poin-poin yang harus diatur, namun penetapan aturan diserahkan pada masing-masing Pemda dengan menyesuaikan kondisi di wilayah mereka,” ucapnya. 

Editor : Wahab Firmansyah