Wacana Kirim Anak Nakal ke Barak TNI Jadi Kebijakan Nasional, Tamparan Keras Buat Kemendikdasmen

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Rencana pemerintah untuk melebarkan program barak militer bagi anak bermasalah menjadi program nasional, yang digaungkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, menuai kritik.

Kebijakan yang sebelumnya diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini dinilai sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.

Baca Juga

Tangani Tawuran, Wagub Rano Karno Pilih Gandeng Ulama Ketimbang Tiru ke Barak Militer

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, bahkan menyebut usulan ini sebagai pengakuan memalukan atas kegagalan total Kemendikdasmen dalam menjalankan tugasnya.

"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," tegas Ubaid dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (9/5/2025).

Ubaid Matraji menegaskan, jika program barak militer benar-benar menjadi kebijakan nasional, ini adalah pengakuan telak bahwa Kemendikdasmen telah menyerah dan gagal total dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang ideal bagi tumbuh kembang generasi penerus. Baginya, langkah ini adalah bukti keputusasaan pemerintah dalam menciptakan ruang belajar yang kondusif.

Baca Juga

Istana Sebut Kirim Anak Nakal ke Barak Militer Upaya Hilangkan Aksi Premanisme

"Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid.

Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah. 

"Kami menuntut pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional," kata Ubaid. 

Baca Juga

Nahdlatul Ulama: Dibanding Dikirim Anak Nakal ke Barak Militer, Pondok Pesantren Jauh Lebih Baik

Ubaid pun mengatakan JPPI meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide sesat ini. "Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya."

Ubaid juga meminta agar pemerintah fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.

"Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini," tegasnya.

Baca Juga

NU ke Dedi Mulyadi: Pilah Dulu Anak Nakal, Mereka Bukan Calon Serdadu!

"JPPI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang berbahaya ini dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa," pungkas Ubaid.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta