Kejagung Sulap Lahan Sitaan Kasus Korupsi Asabri di Tambun Bekasi Jadi Sentra Pertanian

BEKASI, iNewsBekasi.id- Pemerintah mengalihfungsikan lahan negara seluas 33 hektare di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi kawasan pertanian. Lahan tersebut merupakan aset sitaan Kejaksaan Agung dari kasus mega korupsi Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang melibatkan terpidana Benny Tjokrosaputro.

Langkah pemanfaatan lahan ini dimulai secara resmi pada Kamis (22/5/2025) melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum Bulog. 

Baca Juga

Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Minta Pelaku Pembacokan Jaksa Dihukum Maksimal

Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada pangan nasional seperti yang telah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penggunaan aset sitaan untuk kegiatan produktif menjadi solusi sementara sebelum aset dijual dan dikembalikan kepada negara. 

Menurutnya, langkah ini bukan hanya menjaga nilai aset negara, tapi juga memiliki dampak langsung bagi petani dan kestabilan harga pangan nasional.

Baca Juga

Pimpinan Komisi III Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia Rp8,3 Triliun

“Selagi menunggu proses penjualan, lahan ini harus dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap program swasembada pangan nasional sekaligus pengamanan aset negara,” ujar Burhanuddin kepada wartawan, Kamis (22/5/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, krisis pangan global harus dijawab dengan langkah konkret di dalam negeri. 

Ia optimis pemanfaatan lahan ini dapat mempercepat realisasi swasembada pangan, didukung dengan fasilitas lengkap dari Kementerian Pertanian, termasuk alat dan mesin pertanian.

Baca Juga

Pimpinan Komisi III Sahroni: Kejagung Harus Makin Serius Usut Praktik Korupsi di Tengah Efisiensi

“Kami sudah siapkan traktor dan semua sarana penunjang produksi. Dengan ini, kita tidak hanya menggarap lahan, tapi juga menanam harapan bagi ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi memastikan pihaknya telah melakukan registrasi kelompok tani penerima manfaat agar proses distribusi pupuk subsidi berjalan lancar. 

Selain itu, teknologi pertanian modern juga akan diterapkan untuk meningkatkan hasil produksi.

Baca Juga

Ini Kata Pengamat Hukum Pidana soal RUU Kejaksaan

“Kami menjalankan amanah untuk mendukung ketahanan pangan melalui pasokan pupuk dan pestisida yang memadai. Dengan sinergi yang kuat, kita optimis produktivitas petani akan meningkat signifikan,” kata Rahmad.

Program ini tidak hanya menjadi langkah inovatif dalam mengelola aset negara, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan petani lokal.

Editor : Wahab Firmansyah