Reformasi Polri, Organisasi Sipil Singgung Rekrutmen hingga Pengawasan

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama berbagai organisasi masyarakat sipil di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11/2025). Pertemuan ini menjadi wadah masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola internal dan pengawasan institusi kepolisian.

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra mengatakan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. 

“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” kata dia dalam keterangannya. 

Dia juga menekankan relevansi penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.

Sementara itu, dari Centra Initiative, Dr Al Araf menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. 

“Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ujarnya.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut memberikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat.

“Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” kata dia. 

Dia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, juga memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. 

“Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” kata Dodi. 

Dia menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

Adapun Ketua Badan Pengurus ELSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi. 

“Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Editor : Tedy Ahmad