Perbasi Bekasi Soroti Dugaan Pelanggaran Administrasi di Musda Perbasi Jabar 2026

BEKASI, iNewsBekasi.id – Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Bekasi menilai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Perbasi Jawa Barat periode 2026–2030 diduga sarat pelanggaran administrasi.

Musda yang digelar di Karsa Land, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (14/2/2026), menetapkan Epriyanto Kasmuri sebagai Ketua Umum periode 2026–2030. Epriyanto yang berstatus petahana maju sebagai calon tunggal dan terpilih secara aklamasi oleh 15 pengcab kabupaten/kota.

Sekretaris Umum Pengcab Perbasi Kota Bekasi, Agus Irianto, menyebut proses menuju penetapan Ketua Umum tidak berjalan sesuai ketentuan organisasi dan AD/ART. “Sejak awal kami melihat adanya cacat administrasi. Mulai dari pembentukan tim penjaringan, penetapan persyaratan calon, hingga pelaksanaan musda,” kata Agus kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, berdasarkan peraturan organisasi, tim penjaringan dan persyaratan pencalonan seharusnya disosialisasikan minimal dua bulan sebelum musda digelar. Namun, pihaknya baru menerima informasi resmi pada awal Februari 2026 atau sekitar dua minggu sebelum pelaksanaan.

Ia juga mempertanyakan mekanisme penetapan tim penjaringan yang dinilai tidak melalui rapat pleno sesuai prosedur organisasi. “Kami memperoleh informasi bahwa beberapa unsur pimpinan di Pengprov pun tidak mengetahui proses penetapan tersebut,” ujarnya.

Tak hanya tahapan pencalonan, Agus juga menyoroti laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan periode 2021–2025 yang dinilai tidak mencerminkan satu masa bakti penuh.

“LPJ seharusnya disampaikan untuk keseluruhan masa kepengurusan, bukan hanya satu tahun. Ini menjadi catatan penting karena menyangkut akuntabilitas organisasi,” tegasnya. Menurutnya, akuntabilitas menjadi aspek krusial dalam menjaga transparansi dan tata kelola organisasi olahraga, khususnya di lingkungan Perbasi Jawa Barat.

Agus turut menyinggung jalannya persidangan yang dinilai kurang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan interupsi maupun pandangan. Situasi tersebut disebut memicu sejumlah peserta memilih meninggalkan forum (walkout).

Terkait kehadiran perwakilan Pengcab Kota Bekasi yang mengikuti sidang hingga akhir, Agus menegaskan yang bersangkutan tidak memiliki mandat resmi sebagai pemegang hak suara.

“Saya yang memiliki mandat suara dalam musda tersebut. Saudara Ade Syaiful Anwar tidak mewakili suara Pengcab Perbasi Kota Bekasi,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pengprov Perbasi Jawa Barat maupun Ketua Umum terpilih belum memberikan pernyataan resmi terkait sejumlah keberatan tersebut.

Polemik Musda Perbasi Jabar 2026 ini berpotensi berlanjut apabila tidak ada klarifikasi dan penyelesaian melalui mekanisme internal organisasi. Sejumlah pengcab disebut tengah mengkaji langkah lanjutan sesuai ketentuan AD/ART yang berlaku.
 

Editor : Wahab Firmansyah