Pelajar Tewas di Tangan Oknum Polisi di Maluku, DPR Minta PTDH dan Sidang Etik Terbuka

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengecam keras tindakan Bripka Masias Siahaya yang diduga membunuh dan menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara (Malra), Maluku.

Selly menegaskan agar oknum aparat tersebut dijatuhi hukuman maksimal atas perbuatannya. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi cerminan arogansi Aparat Penegak Hukum (APH) dan tidak dapat ditoleransi.

Baca Juga

Motif Sadis Terungkap! PPPK RSPAU Halim Dibunuh di Bekasi, Pelaku Incar Harta Korban

"Ini sungguh keji dan biadab. Bagaimana bisa seorang APH melawan pelajar, jelas bukan lawan sebanding. Hukuman berat maksimal harus diberikan kepada oknum itu," kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Sabtu (21/2/2025).

Kronologi Dugaan Penganiayaan dan Pembunuhan di Maluku Tenggara

Kasus ini mencuat setelah Bripka Masias Siahaya, yang bertugas di Mako Brimob Pelopor C, diduga memukul kepala siswa MTsN Malra, Arianto Tawakal (14), hingga korban bersimbah darah dan meninggal dunia.

Tak hanya itu, pelaku juga diduga menganiaya Nasrim Karim (15), kakak korban, hingga mengalami patah tulang.

Baca Juga

Tragedi Keluarga di Karawang, Remaja Tega Bunuh Ayah Kandung Pakai Sajam

Peristiwa tersebut memicu sorotan publik karena melibatkan aparat kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.

Desakan Hukuman Seumur Hidup dan PTDH

Selly menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengindikasikan pelanggaran HAM dan kode etik kepolisian. Ia mendorong agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, bahkan hingga penjara seumur hidup.

Menurut mantan Bupati Cirebon itu, hukuman berat diperlukan sebagai bentuk efek jera sekaligus bukti ketegasan negara dalam menjamin keselamatan warganya.

Baca Juga

Motif Dendam Utang, 2 Pelaku Pembunuhan Pria di TPU Kalimalang Bekasi Dibekuk Polisi

Ia juga meminta agar sidang kode etik dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Selain itu agar tidak menjadi konflik di kemudian hari. Sidang kode etik harus dilakukan secara terbuka agar selaras dengan cita-cita Presiden dalam mereformasi Polri," tuturnya sembari menegaskan bahwa pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) harus menjadi konsekuensi etik yang tidak bisa ditawar.

Legislator dari Dapil Jabar VIII itu turut meminta adanya langkah rekonsiliasi. Ia menekankan komandan pelaku wajib menemui keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pelaku Pembunuhan di TPU Kalimalang Bekasi

Mengutip pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly juga mendesak negara melalui lembaga terkait agar memberikan pemulihan menyeluruh kepada keluarga korban dan korban selamat.

Pemulihan tersebut meliputi pendampingan psikologis jangka panjang, rehabilitasi medis bagi korban yang mengalami patah tulang, jaminan pendidikan, serta restitusi atau kompensasi yang layak.

"Negara tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan wajib menghadirkan keadilan yang utuh, termasuk pemulihan sosial dan mental bagi keluarga yang ditinggalkan," tuturnya.

Baca Juga

Geger! Jasad Remaja Laki-laki Ditemukan di TPU Kalimalang Bekasi, Leher Terjerat Ikat Pinggang

Selly menegaskan, keadilan tidak hanya soal hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan hak-hak korban dipulihkan secara bermartabat.

Editor : Wahab Firmansyah