Selamat Ginting Tegaskan Peradilan Militer Tetap Harus Transparan Di Bawah Sistem Demokrasi

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Pengamat politik Selamat Ginting menilai anggapan bahwa peradilan militer lebih kejam dibanding peradilan sipil perlu dilihat secara proporsional. Karakter keras dalam peradilan militer merupakan bagian dari upaya menjaga disiplin dan ketahanan negara.

Hak tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mengapa Peradilan Militer Itu Kejam?”, yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek (AMJ), di Lubang Buaya, Jakarta pada Kamis (23/4).

Selamat menjelaskan bahwa peradilan militer tidak bisa disamakan dengan peradilan umum. Menurut dia, sistem tersebut merupakan bagian integral dari pertahanan dan keamanan negara.

“Militer bekerja dalam situasi ekstrem, antara hidup dan mati. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, bahkan berujung pada kegagalan operasi dan ancaman terhadap negara,” kata Selamat.

Ia mencontohkan pelanggaran seperti disersi atau pembangkangan yang dalam konteks militer memiliki dampak strategis. 

"Pelanggaran tersebut dinilai tidak sekadar kesalahan individu, tetapi dapat membuka celah bagi musuh dan merusak sistem operasi", ucapnya. 

Lanjut Selamat, putusan dalam peradilan militer berfungsi sebagai pesan tegas bahwa pelanggaran terhadap disiplin dan loyalitas tidak dapat ditoleransi. 

"Pendekatan yang terlihat keras justru menjadi instrumen untuk menjaga profesionalisme prajurit", tegasnya. 

Selamat juga menyoroti perbedaan mendasar dengan peradilan sipil yang cenderung menitikberatkan pada kepentingan individu. Sementara dalam peradilan militer, orientasi utamanya adalah kepentingan kolektif serta stabilitas pertahanan negara. Dalam kondisi tertentu, seperti masa perang, menurut dia, tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran. 

“Dalam situasi perang, satu kesalahan bisa berdampak fatal terhadap strategi dan keselamatan negara,” ujarnya.

Ia turut menyinggung sejumlah kasus historis seperti Chris Soumokil, Kahar Muzakkar, dan SM Kartosuwiryo sebagai contoh ketegasan negara dalam menindak ancaman terhadap kedaulatan.

Meski demikian, Selamat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, peradilan militer tetap harus menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai pengawasan publik tetap penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

“Profesionalisme militer harus berjalan beriringan dengan objektivitas dan akuntabilitas. Di situlah kepercayaan publik dibangun,” kata dia.

Selamat pun mengajak masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk menyikapi isu peradilan militer secara objektif dan tidak reaktif. 

"Pentingnya melihat persoalan secara utuh agar diskursus publik tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan keutuhan negara", pungkasnya.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar