Penerimaan Siswa Baru Diwarnai Pungli, KPK Ingatkan Pihak Sekolah

BEKASI, iNewsBekasi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan kecurangan terkait proses penerimaan murid baru, menyusul masih ditemukannya praktik pungutan liar (pungli). 

"Bagaimana kita berharap anak tumbuh menjadi pribadi berintegritas jika pada proses awal yang mereka lihat justru penuh kecurangan? Jangan biarkan kecurangan menjadi fondasi pendidikan," kata Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (8/6/2026).

Baca Juga

Kanal Aduan Jadi Senjata, Dugaan Pungli di Lapas Blitar Terbongkar

Dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, sebanyak 28 persen praktik pungutan liar terjadi dalam proses penerimaan murid baru. Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan sistem penerimaan. 

Dian mengatakan, praktik pungli dan 'imbalan' berpotensi menumbuhkan perilaku koruptif yang lebih jauh serta konflik kepentingan, termasuk anggapan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui jalan pintas.

Dian menjelaskan, proses SPMB termasuk dalam gerbang pertama pendidikan yang juga harus dijaga integritasnya. Jika sejak awal sudah terjadi kecurangan, nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pendidikan bisa ikut tergerus.

Baca Juga

Pungli Bikin Tekor! AHY Ungkap Truk Harus Bayar Rp150 Juta per Tahun di Jalanan

"Termasuk budaya antikorupsi," ujarnya. 

Lebih lanjut kata Dian, SPI Pendidikan 2024 juga menemukan adanya normalisasi gratifikasi di lingkungan pendidikan. 

Sebanyak 30 persen tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai hal yang lumrah, sementara 65 persen menyebut orang tua masih kerap memberikan 'hadiah atau bingkisan' kepada guru atau tenaga pendidik saat momen hari raya atau kenaikan kelas.

Baca Juga

Oknum Polantas di Sumedang yang Pungli Pemotor Rp100.000 Terancam Sanksi Berat

“Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemberian hadiah sebagai sesuatu yang wajar," tutur dia.

"Padahal, jika tidak dikelola dengan baik, praktik tersebut dapat berkembang menjadi bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang yang lebih serius, bahkan membuka ruang tindak pidana," ucap Dian lagi.

Editor : Tedy Ahmad