Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Jelang 2 Tahun Pemerintahan, Survei LSI Ungkap 78,7% Masyarakat Percaya Prabowo-Gibran
Advertisement . Scroll to see content

Prabowo Mau Gratiskan Kuliah, Ekonom Ungkap Dana yang Dibutuhkan hingga Rp1 Triliun

Senin, 21 September 2026 | 12:03 WIB
  • author Rohman Wibowo
Prabowo Mau Gratiskan Kuliah, Ekonom Ungkap Dana yang Dibutuhkan hingga Rp1 Triliun
PresidenPrabowo Subianto berencana menggratiskan kuliah di PTN. Foto/Ilustrasi/Istimewa

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat perhatian dari ekonom. Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, memperkirakan PTN besar membutuhkan dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun agar pendidikan tinggi dapat digratiskan.

Sementara itu, PTN berukuran kecil diperkirakan membutuhkan dana operasional sekitar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar. Menurut Didik, skema kuliah gratis di PTN dapat diwujudkan dengan melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia, sehingga tidak harus mencari sumber anggaran baru.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pendidikan negeri gratis, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri. Pemerintah kemudian menyiapkan kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaannya.

Namun, menurut Didik, pendidikan tinggi gratis perlu diikuti dengan pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Dia juga mengusulkan penghentian jalur mandiri yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan PTN karena pembiayaan operasional kampus nantinya ditanggung negara.

“Di PTN penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan dan harus prioritas adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/9/2026).

Jalur Mandiri PTN Diusulkan Dihentikan

Didik menilai PTN selama ini masih memiliki tugas komersial untuk mencari pembiayaan operasional sekaligus menutup kebutuhan anggaran dari APBN. Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi karena kampus memiliki kewenangan dalam menentukan penerimaan mahasiswa.

Editor: Wahab Firmansyah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut