Nasib Ojol dan Kurir bakal Diatur, dari Upah hingga Jaminan Sosial

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir paket, bakal mendapat aturan yang lebih terperinci mengenai hak dan perlindungan kerja. Pemerintah menyiapkan regulasi turunan yang akan mengatur sejumlah aspek, mulai dari penghasilan hingga jaminan sosial. Rencana itu akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ketentuan mengenai pekerja platform digital sudah masuk dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan. Aturan teknisnya akan dituangkan dalam PP sebagai regulasi turunan.

Baca Juga

Driver Ojol Resmi Berstatus UMKM, Berhak Dapat Akses Kredit Usaha Rakyat

“Untuk pekerja platform digital ada cantolan yang dimasukan dalam UU ini, pasalnya ada. tetapi pengaturan lebih lanjut, diatur dalam peraturan pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2026).

PP tersebut nantinya mengatur sistem pengupahan bagi pekerja mitra platform digital sekaligus jaminan sosial yang menjadi hak mereka.

“Misalnya jaminan sosialnya harus apa saja, berapa upahnya, itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,” kata Said Iqbal.

Baca Juga

Motor Diangkut Dishub DKI Jakarta, Driver Ojol asal Bekasi Histeris Sambil Bawa Pesanan Makanan

Pekerja platform digital, termasuk ojol dan kurir paket, mendapat pengaturan tersendiri dalam bab khusus pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

UU tersebut mencantumkan sejumlah karakteristik pekerja platform digital, antara lain fleksibilitas waktu, pengorganisasian tugas, serta tempat kerja. Sistem imbalan juga didasarkan pada penyelesaian tugas, algoritma aplikasi, serta insentif atau bonus berdasarkan performa.

Dalam aturan tersebut, pekerja platform digital memiliki hak atas perlindungan jaminan sosial dan penghasilan yang wajar sesuai hasil pekerjaan yang diselesaikan.

Baca Juga

Kabar Baik! Prabowo Resmi Pangkas Potongan Ojol Jadi 8 Persen

Mereka juga berhak memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja sesuai karakteristik pekerjaan masing-masing.

Selain itu, pekerja platform digital berhak mendapatkan transparansi terkait sistem dan perubahan algoritma yang memengaruhi penugasan, penilaian kerja, serta besaran imbalan.

Perlindungan juga mencakup pemutusan kemitraan atau nonaktivasi akun secara sepihak. Tindakan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas dan mekanisme keberatan.

Baca Juga

THR Ojol 2026 Cair H-14, Naik 2 Kali Lipat dari Tahun Lalu

“Tenaga Kerja Platform Digital berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh,” demikian bunyi pasal 50 UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Selain mengatur sejumlah hak pekerja, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengamanatkan pembentukan aturan khusus untuk tenaga kerja platform digital.

Pasal 51 UU Pelindungan Ketenagakerjaan menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja platform digital akan diatur melalui Undang-Undang tersendiri.

Baca Juga

Driver Ojol Dibegal di Bekasi, Alami Luka-luka hingga Kehilangan Motor Kredit

UU tersebut wajib dibentuk paling lambat dua tahun sejak UU Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan.

Editor: Tedy Ahmad