Kenaikan Upah Minimum 2027, Menaker Petakan Kebutuhan Hidup Layak
JAKARTA, iNewsBekasi.id - Pemerintah mulai merancang formula penetapan upah minimum 2027 dengan memasukkan aspek kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja sebagai salah satu dasar perhitungan.
Estimasi kebutuhan ini mencakup berbagai pengeluaran rumah tangga, seperti biaya makan, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan hingga tempat tinggal.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan komponen KHL menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun depan.
Pemerintah tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat aspek utama, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Keempat aspek itu digunakan untuk menggambarkan kebutuhan dasar pekerja agar dapat menjalani kehidupan secara layak.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Yassierli menambahkan, penghitungan upah minimum 2027 juga memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah untuk menggambarkan perbedaan kondisi dan kebutuhan hidup di setiap wilayah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran yang lebih terukur mengenai kebutuhan hidup masyarakat di wilayah masing-masing saat merumuskan besaran upah minimum.
Dia menegaskan, Dewan Pengupahan Daerah perlu menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Proses penetapannya juga harus mengedepankan dialog sosial dengan menyerap aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Mekanisme penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Editor: Tedy Ahmad