Kapan Pejabat Wajib Mundur Menurut Islam? Ulama Ungkap 2 Alasannya

Dua Alasan Pemimpin Bisa Kehilangan Kelayakan Jabatan

Ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa perubahan kondisi seorang pemimpin dapat menjadi alasan terjadinya pencopotan jabatan.

Secara garis besar, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu melemahnya kondisi fisik serta rusaknya integritas dan keadilan seorang pemimpin.

1. Kondisi fisik dan kesehatan yang menurun

Aspek pertama berkaitan dengan kemampuan fisik dan kesehatan. Seorang pemimpin yang mengalami gangguan kesehatan serius hingga tidak mampu menjalankan tugasnya dapat kehilangan kapasitas untuk memimpin.

Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena jabatan publik menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab secara berkelanjutan.

2. Rusaknya integritas dan keadilan

Aspek kedua berkaitan dengan moralitas dan integritas. Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, melakukan kemungkaran, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat dapat mengalami kerusakan integritas.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai cacatnya aspek keadilan:

أَمَّا جَرْحُ العَدَالَةِ فَهُوَ الفِسْقُ: وَهُوَ ارْتِكَابُهُ المَحْظُورَاتِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى المُنْكَرَاتِ، وَانْقِيَادُهُ لِلْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ

Artinya: "Adapun cacat pada keadilan adalah kefasikan, yaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang, berani melakukan kemungkaran, serta mengikuti hawa nafsu dan syahwat." (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Beirut, Darul Fikr, 1985, Juz VIII, halaman 6188).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kelayakan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan kecakapan mengelola pemerintahan.

Integritas, keadilan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat juga menjadi unsur penting dalam kepemimpinan.

Dengan demikian, ketika seorang pemimpin tidak lagi mampu menjalankan amanah secara bertanggung jawab, kelangsungan jabatannya patut dievaluasi. Tujuannya agar kekuasaan tidak berubah menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat dan negara.

Editor: Wahab Firmansyah