Dituduh Korupsi Proyek Wisata Danau Toba, ASN Kementerian PU Divonis Bebas

MEDAN, iNews.id - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan putusan bebas terdakwa Enda Simakasura Ketaren dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Dalam persidangan terhadap ASN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ini, majelis hakim menyatakan Enda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan jaksa penuntut umum.

Baca Juga

Heboh Isu Gaji ASN Disalurkan lewat Kopdes Merah Putih, Begini Penjelasan Menkeu Suahasil

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Mohammad Yusafrihardi Girsang. Informasi putusan itu tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Sabtu (14/11/2026).

“Menyatakan Terdakwa Enda Simakasura Ketaren tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua,” demikian bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim.

Berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn, majelis hakim kemudian memerintahkan agar Enda dibebaskan dari seluruh dakwaan. ”Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan,” kata Yusafrihardi.

Baca Juga

Sekolah Dinas Poltekimipas Buka Pendaftaran hingga 30 Agustus! Lulus Bisa jadi CPNS

Selain menjatuhkan putusan bebas, majelis hakim juga memerintahkan agar Enda segera dikeluarkan dari tahanan. Hak-haknya dalam kedudukan semula juga harus dipulihkan.

“Memerintahkan agar Enda segera dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan harkat, martabat, dan hak-haknya dalam kedudukan semula,” tutur hakim.

Dalam perkara ini, Enda didakwa terkait pelaksanaan proyek pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele yang merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Baca Juga

Miris! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, 42 ASN Terancam Dipecat

Majelis hakim juga mengatur sejumlah barang bukti berupa dokumen untuk dikembalikan atau dicatat dalam perkara. Di antaranya satu bundel kontrak jasa konsultan manajemen konstruksi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba.

Dokumen pendukung lainnya meliputi laporan bulanan pekerjaan hingga surat peringatan terkait keterlambatan pelaksanaan proyek.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Enda Philipus Sitepu menyatakan majelis hakim tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek Waterfront City dan Menara Pandang Tele.

Baca Juga

WFH ASN Tiap Jumat Diperpanjang, Menko Airlangga: Dua Bulan

Menurut Philipus, kedua proyek tersebut justru memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan kawasan pariwisata di Kabupaten Samosir.

“Pertimbangan majelis hakim tadi menyatakan bahwa dalam pekerjaan Waterfront City dan Menara Pandang Tele tak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Waterfront City dan Menara Tele sudah bisa dinikmati masyarakat,” kata Philipus.

Ia berharap putusan bebas tersebut menjadi momentum untuk memulihkan nama baik Enda setelah selama proses hukum menghadapi tuduhan dugaan korupsi dan penerimaan sejumlah uang terkait proyek tersebut.

Baca Juga

Mendagri Apresiasi Pemda Berprestasi, dari Atasi Inflasi hingga Pengentasan Kemiskinan

Philipus juga meminta agar putusan itu diketahui masyarakat luas karena menurutnya, kliennya telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa.

“Berita ini harus tersiar di seluruh Indonesia bahwa Bang Maka selaku PPK dalam proyek Waterfront City dan Menara Tele telah diputus bebas. Pulihkan nama baik Bang Maka yang selama ini dituduh korupsi, dituduh menerima uang dan berbagai fitnah,” tegasnya.

Editor: Abdullah M Surjaya