Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Hari Ini Terkait Dugaan Korupsi Migas
Advertisement . Scroll to see content

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Penting yang Wajib Diketahui

Kamis, 19 November 2026 | 12:14 WIB
  • author Felldy Aslya Utama
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Penting yang Wajib Diketahui
DPR mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang. (Foto: Felldy Utama)

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan beserta sejumlah poin yang menjadi substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Setelah mendengarkan laporan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan.

Dengan keputusan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disetujui DPR menjadi undang-undang setelah melalui proses pembahasan di parlemen.

Dalam pembahasannya, terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi pokok pengaturan UU Perampasan Aset. Aturan ini tidak hanya mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, tetapi juga perlindungan hak pihak ketiga dan pengembalian aset kepada korban.

Editor: Wahab Firmansyah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut