Kementerian PUPR: Jakarta Terancam Tenggelam, Warga DKI hingga Bekasi Bakal Dilarang Pakai Air Tanah

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan bahwa perlu adanya pemberhentian penggunaan air tanah di beberapa kawasan Jabodetabek. Seperti DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang.

Hal tersebut untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah di Jakarta yang saat ini sudah terjadi. Sebagai gantinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang akan menyediakan air minum yang berasal dari air baku yang bersumber dari Kawasan Jatiluhur.

Baca Juga

Ini Biang Kerok Amblesnya Tanah di Jakarta hingga Terancam Tenggelam!

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, pihaknya sudah mendiskusikan hal tersebut dengan pemda setempat. Baik perihal ide dan langkah teknis yang dilakukan ke depannya.

"Tapi kita sedang melakukan pembahasan-pembahasan dan penyusunan ide-idenya. Dan mudah-mudahan ini nanti segera kita manfaatkan COD-nya di tahun 2024," ujar Diana, Senin (4/10/2021).

Meskipun pemerintah harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit, Diana menilai, upaya itu harus direalisasikan.

"Biaya besar untuk itu, biayanya cukup banyak dan itu ada beberapa dilakukan oleh PKBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), bukan Kementerian PUPR saja, bersama-sama DKI, Bekasi, Karawang, dan juga ada Kementerian Keuangan," ucapnya.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR pun mencatat perlunya dilakukan harvesting atau penampungan air hujan setiap bangunan melalui kavling untuk menyediakan stok air.

"Harvesting itu artinya masing-masing bangunan itu harus menyimpan air di dalam kavling-kavlingnya, ini untuk menyediakan air di dalam," kata dia.

Editor : Aditya Nur Kahfi