JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana menggantikan posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat kecerdasan buatan atau robot. Hal tersebut terkait dengan perkembangan teknologi digital yang membuat banyak sektor pekerjaan hilang, lantaran tak membutuhkan tenaga manusia.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengungkapkan kebijakan itu diambil pemerintah guna efisiensi anggaran dan pekerjaan. Sebab, di era digitalisasi telah banyak sektor pekerjaan yang hilang.
Menurut Agus, terdapat banyak pekerjaan yang berhubungan dengan layanan publik yang dilakukan secara otomatis atau digantikan robot. Hal itu dapat diterapkan untuk layanan yang dilakukan PNS untuk efisiensi anggaran dan tugas.
“Bukan soal cocok atau tidak cocok tapi efisiensi. Kan sekarang juga sudah banyak sektor pekerjaan yang hilang. Misalnya penjaga GTO (Gerbang Tol Otomatis, red) maupun tempat parkir. Operator pelayanan dan sebagainya berkurang secara bertahap,” katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Seperti diketahui, pemerintah berencana menggantikan posisi PNS dengan kecerdasan buatan atau robot. Walau demikian, tidak semua PNS akan digantikan oleh robot. Akan tetapi, ada kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi.
Di tempat yang berbeda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, buka-bukaan soal PNS digantikan robot.
Tjahjo menuturkan, penerapan teknologi ini dilakukan untuk efektivitas kerja dan efisiensi anggaran. “Ujungnya efektivitas kerja, kolaborasi dan efisiensi anggaran dan fokus program kerja,” kata Tjahjo, saat dihubungi.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah sedang menyiapkan super apps sebagai bagian digitalisasi di pemerintahan. “Sedang disusun konsep dan Super Apps. (Juga) Inovasi-inovasinya,” ujar Tjahjo.
Super Apps ini memungkinkan penggabungan berbagai aplikasi yang ada di pemerintahan. Seperti diketahui Super Apps memungkinkan penyediaan beragam layanan dalam satu aplikasi.
“Ya benar (penggabungan aplikasi). Aplikasi yang cepat,” ungkap Tjahjo.
Sebelumnya, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti juga mengusulkan pemangkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Susi, pemangkasan PNS akan membawa kemajuan bagi pemerintahan.
Saat ini, profesi PNS masih menjadi salah satu cita-cita banyak orang. Namun, jumlah PNS di Indonesia dinilai terlalu 'gemuk'.
"Sudah saatnya PNS direstrukturisasi. Perbankan telah melakukan. Tiap departemen bisa dipotong 30% pegawainya dalam 2 tahun dan bertahap rekrut baru 10% yang cumlaude/top class, lakukan 2 tahun sekali, tahun ke-3 lakukan hal yang sama," tulis Susi di akun Twitternya @susipudjiastuti, dikutip MNC Portal Indonesia.
Editor : Eka Dian Syahputra
Artikel Terkait
