Soal PKPU, PT Hitakara Surati Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mohon Perlindungan Hukum

Dalam surat itu, tim kuasa hukum menyebut, PT Hitakara tidak mempunyai cara selain mengadu dan memohon kepada Bapak Presiden lantaran sudah berkali-kali mengadu dan mengajukan permohonan perlindungan kepada instansi namun tidak kunjung ada jawaban.

“Kenyataaan sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dan tidak ada tindakan yang diambil sementara apabila keadaan ini dibiarkan terus dan tidak segera diperbaiki maka akan merugikan klien kami dan pelanggaran hukum yang telah terjadi akan semakin kompleks dan akan merusak serta mengacaukan tatanan hukum, pelaksaanaan hukum dan penegekan hukum khususnya bidang kepailitan,” tegasnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta