BEKASI, iNewsBekasi.id- Kericuhan terjadi dalam Rapat Pleno DPP Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, diwarnai kericuhan. Dalam agenda rapat konsolidasi organisasi itu, sebagian pengurus AMPI menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketum DPP AMPI Jerry Sambuaga.
Atas dinamika rapat tersebut, Ketum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan, rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024 berlangsung hampir 10 jam dan mengeluarkan sejumlah keputusan.
Di antaranya menonaktifkan Sekjen DPP AMPI Ahmad Andi Bahri. "Langkah ini diambil karena Sekjen Ahmad Andi Bahri adalah pihak terkait yang dituduhkan oleh beberapa pengurus yang menyatakan bahwa Sekjen memiliki permasalahan yang harus diklarifikasi," kata Jerry dalam keterangannya, Minggu (15/9/2024).
Kedua, dalam rapat juga menunjuk Rizky Maulana sebagai Plt Sekjen DPP AMPI. Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan posisi Sekjen dan memastikan agar roda organisasi tetap berjalan.
Ketiga, dibentuk tim khusus untuk melakukan rapat terbatas sesuai dengan peraturan organisasi untuk membahas permasalahan Sekjen Ahmad Andi Bahri.
Rapat khusus ini dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Lamajido yang nantinya akan melaporkan hasilnya dalam rapat pleno khusus terkait pelanggaran disiplin organisasi.
"Keputusan dalam rapat pleno ini diambil dalam rangka mendengar aspirasi dari peserta rapat pleno dan mencari solusi bersama. Walaupun sempat dinamis tetapi keputusan rapat pleno harus berlandaskan mekanisme organisasi seperti perihal terkait pelanggaran disiplin organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi," ujarnya.
Terkait insiden kekerasan yang terjadi dalam rapat pleno, Jerry menuturkan, hal itu terjadi karena ada aksi provokasi hingga berujung kepada anarkisme.
"Ada aksi anarkis, yakni penarikan paksa bahkan pemukulan oleh oknum yang tidak dikenal terhadap Sekjen Ahmad Andi Bahri. Ada juga aksi walkout oleh sekelompok pengurus DPP AMPI dan membuat rapat pleno sendiri," tuturnya.
Menurut Jerry, perdebatan dalam rapat pleno adalah hal yang biasa. Dan tentunya banyak hal yang bisa dibahas oleh setiap pengurus dalam rapat pleno.
Karenanya, dia mengajak segenap anggota AMPI untuk membahas setiap aspirasi tersebut dalam rapat pleno dengan tenang dan kondusif.
"Tidak boleh ada aksi kekerasan ketika menyikapi perbedaan pendapat. Tindakan kekerasan dan anarkis kepada siapa pun sama sekali tidak bisa dibenarkan," tegasnya.
Jerry mengungkapkan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam setiap forum, rapat, dan sidang, ketika ada pengurus yang walkout, artinya mereka tidak lagi mengikuti rapat.
Tentu sikap itu harus dihormati meskipun tidak dapat mengubah keputusan resmi dalam rapat yang dipimpin oleh dirinya. Sehingga semua aksi di luar rapat pleno tersebut tidak sah, termasuk soal mosi tidak percaya kepadanya.
"Apa pun sikap itu, tidak mengubah keputusan resmi yang sudah diputuskan dalam rapat pleno yang tetap kuorum yang dipimpin oleh saya. Jadi apa pun yang mereka lakukan di luar rapat resmi pleno yang saya pimpin adalah tidak sah, termasuk mosi tidak percaya yang secara sepihak mereka ajukan. Berbeda pendapat adalah hal biasa dalam organisasi, tetapi mekanisme dan prosedur dalam organisasi harus tetap dijalankan," ucapnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
